Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan, Komisi VII DPR RI menjadi saksi bahwa pemerintah tidak mempunyai niat serius dalam membuat Vaksin Merah Putih. Hal itu ditegaskannya saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT Bio Farma (Persero), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. Amin Soebandrio, Prof. Herawati Sudoyo, dan drh. Safarina G. Malik
“Kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat membuat Vaksin Merah Putih, maka saya akan minta persetujuan Anggota (Komisi VII), kita nanti akan mengadakan rapat lintas Komisi yang akhirnya akan kita bentuk pansus,” tegas Sugeng di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Dikatakan politisi Partai NasDem itu, perlunya DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) bukan semata karena soal vaksin, namun yang terpenting adalah untuk kepentingan bangsa. “Bayangkan sesuatu yang sudah dikomitmenkan di ruangan ini (pada tahun 2020) tetapi tidak juga direalisasi sebagaimana mestinya. Betapa kita telah memberi satu kepercayaan kepada eksekutif, tetapi Sekarang malah muncul ide yang lain yang kini semuanya jadi mentah. Maka menjadi kesimpulan kita, memang betul ternyata (peran) mafia itu luar biasa, termasuk mafia vaksin,” tandas Sugeng.
Sugeng menyampaikan, menjadi sebuah fakta bahwa Eijkman sebagai lembaga penelitian yang kredibel dan mempunyai tradisi dan ekosistem riset yang baik, bahkan secara spesifik diberi tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu dan tengah berproses, akhirnya harus mati di tengah jalan karena dilebur ke BRIN.
“Itu kesimpulan sementara rapat ini. Dan menjadi catatan dan perenungan kita. Saya kira ini termasuk rapat yang intensitas perhatian kita sangat tinggi. Serta merupakan moral obligation bagi kita, bagaimanaa bangsa ini harus kita bangun dengan pendekatan riset. Dimanapun itulah salah satu standar kemajuan bangsa,” tegas Sugeng.
Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu mengatakan, pada dasarnya semua memiliki niat dan maksud yang baik, akan tetapi ada sebuah fakta dimana suatu proses yang telah dilakukan oleh eksekutif ternyata menghasilkan sesuatu yang tidak optimal terhadap tujuan-tujuan nasional.
“Kita tetap optimis bahwa kita akan terus melakukan upaya evaluasi sebagai bentuk pengawasan, karena fungsi pengawasan juga ada melekat di Komisi VII DPR RI selain fungsi budgeting dan fungsi legislasi. Ini melelahkan memang, tapi jauh lebih melelahkan bangsa ini kalau terus menerus tertatih-tatih karena ketidakseriusan kita bersama. Kita tidak pernah lelah mengevaluasi untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik kedepan. Tantangan bangsa luar biasa besar, sangat tergantung kemampuan riset kita juga salah satunya,” pungkas Sugeng. (dep/sf)
