Rencana pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai nickel-manganese-cobalt (NMC) dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi nikel nasional. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendongkrak penjualan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat pengembangan industri baterai berbasis nikel di dalam negeri agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Sinyal Keberpihakan ke Industri Nikel
Project Coordinator ENTREV, Eko Adji Buwono, menilai insentif bagi kendaraan berbasis NMC menjadi sinyal penting bahwa pemerintah mulai mengarahkan hilirisasi nikel ke industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Menurutnya, Indonesia Battery Corporation (IBC), anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID, saat ini menjadi satu-satunya perusahaan negara yang mendapat mandat membangun ekosistem baterai berbasis nikel. Tanpa kebijakan yang memprioritaskan baterai nikel untuk pasar domestik, kata Eko, produk ini akan sulit bersaing dengan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) yang lebih murah.
Baca juga:
- BRI Finance Optimistis Insentif EV Dorong Pembiayaan Mobil Listrik
- Insentif Tetap Jalan, Pembiayaan Kendaraan Listrik BRI Finance Tumbuh Positif
Sebagai gambaran skala investasi, pabrik baterai kendaraan listrik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang milik IBC saat ini memiliki kapasitas produksi tahap awal sebesar 6,9 GWh. Eko menyebut keberpihakan kebijakan penting agar investasi yang sudah ditanam dalam rantai pasok nikel nasional — mulai dari pertambangan, pengolahan, hingga manufaktur sel baterai — dapat berkembang optimal. Dampak berlipat yang diharapkan meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga penurunan ketergantungan pada impor baterai maupun bahan bakar minyak.
Skema Insentif dari Pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai NMC sebagai bagian dari strategi memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Ia menyebut kendaraan berbasis nikel menjadi prioritas karena Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah, dengan keunggulan jarak tempuh lebih jauh dibanding baterai LFP meski biaya produksinya relatif lebih tinggi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah menargetkan insentif untuk masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik pada tahun ini. Insentif untuk motor listrik dipatok Rp5 juta per unit, sedangkan mobil listrik memperoleh skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen hingga 100 persen. Pemerintah juga mengkaji pembedaan besaran insentif berdasarkan jenis baterai yang digunakan, termasuk antara kendaraan berbasis nikel dan non-nikel, untuk memperkuat daya saing industri baterai nasional.
Sumber: MIND ID.
