Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai terjadi kecenderungan peningkatan komoditas pangan impor khususnya beras untuk kebutuhan industri. Dia pun mendesak pemerintah membuat langka strategis pembenahan kualitas produk pangan petani agar diserap oleh pelaku industri.
“Pelaku industri olahan pangan dalam negeri memiliki dan menetapkan kriteria khusus untuk komoditas pangan guna memenuhi standar proses dan kualitas produk turunan. Sementara itu petani sulit untuk memenuhi kriteria khusus produk pangan tersebut karena minimnya sentuhan teknologi modern,” ujar Hermanto dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (24/1/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah agar menyediakan strategi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk pangan petani sampai kualitasnya setara dengan kriteria yang dapat diterima oleh dunia industri. “Pemerintah perlu serius menangani hal tersebut guna meraih peluang benefit untuk kesejahteraan petani dalam negeri,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah memberi izin impor beras untuk keperluan lain. Misalnya, impor untuk kebutuhan industri untuk beras pecah 100 persen dan beras ketan pecah 100 persen dengan kode HS 10064090 serta tepung beras berkode HS 11029010. Impor ini hanya bisa dilakukan oleh perusahaan dengan angka pengenal importir produsen (API-P).
Berdasarkan data BPS, impor beras pecah sampai September 2021 mencapai 252.376 ton dengan nilai 107,61 juta dolar Amerika Serikat (AS). Volume impor ini lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang berjumlah 214.380 ton dengan nilai 120,56 juta dolar AS. “Data tersebut menunjukkan impor beras cenderung meningkat. Pemerintah mestinya menangkap peluang ini agar keuntungannya beralih ke petani dalam negeri,” jelas legislator dapil Sumatera Barat I itu.
Hermanto pun mengingatkan agar pemerintah memberikan porsi yang lebih luas dalam menggarap sektor pertanian berbasis teknologi modern untuk menghadapi peluang pasar. Hal ini diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di tengah semakin menyempitnya lahan pertanian serta antisipasi perubahan iklim. (ann/sf)
