Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin mendukung aspirasi Forum Kepala Daerah se-wilayah Saireri yang mengusulkan pembentukan Provinsi Saireri di Pulau Papua. Menurutnya pemekaran provinsi baru itu berpotensi mendorong pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih.
Bahkan ia juga mendukung agar pemekaran provinsi di Papua tidak hanya wilayah adat Saireri saja, namun dapat bersamaan dengan empat wilayah adat lainnya. “Kalau bisa berbarengan, tentu ini akan menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus,” terang Ibnu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan forum kepala daerah wilayah Saireri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Beberapa persoalan itu antara lain soal pemilihan umum tingkat daerah, dimana terdapat perbedaan budaya seperti penggunaan sistem noken yang masih dipakai masyarakat pegunungan di Papua. Sementara di area pesisir, kata Ibnu, sebagian besar telah menggunakan sistem one man one vote.
Politisi Fraksi PAN itu menambahkan isu lain terkait dampak positif pemekaran ialah persoalan pembangunan. “Dengan berdasarkan wilayah adat tadi, makayang namanya koridorisasi dan klusterisasai persoalan terjadi. Hal itu akan mendorong pemerataan pembangunan,” urai Ibnu.
Sementara keuntungan yang lainnya, ia bilang, pemekaran itu akan membantu pemerintah pusat dalam mengontrol dana otonomi khusus (otsus). Sebab jika terdapat kejadian luar biasa yang terjadi di pusat pemerintahan dan bisnis di Papua, maka tidak serta merta berdampak ke seluruh wilayah adat pulau itu. (ah/es)
