Kebijakan dan aksi iklim kerap dinilai belum sepenuhnya adil karena dirumuskan tanpa melibatkan kelompok yang menghadapi risiko dan hambatan berbeda akibat krisis iklim. Selama ini, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, dan gerakan penyandang disabilitas juga masih banyak bekerja di ruang advokasi yang terpisah satu sama lain.
Untuk menjembatani ketiga gerakan tersebut, organisasi nirlaba MADANI Berkelanjutan menggelar workshop bertajuk “IN-CLIMATE CONNECT: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim” pada 12-14 Oktober 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Kegiatan ini mempertemukan sekitar 30 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas berusia 18-35 tahun dari Jakarta dan Kalimantan Barat, dengan tujuan membangun agenda advokasi bersama agar perspektif gender dan disabilitas terintegrasi dalam kebijakan iklim.
Merujuk data INFORM Climate Change, dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sekitar 9,9 juta di antaranya berada dalam kelompok 40 persen masyarakat termiskin yang menghadapi risiko kematian hingga empat kali lebih tinggi saat bencana. Perempuan, di sisi lain, menanggung beban perawatan keluarga sekaligus ancaman kekerasan berbasis gender, sehingga perempuan penyandang disabilitas dinilai menghadapi kerentanan berlapis akibat krisis iklim.
Keselamatan yang Belum Merata
Giorgio Budi Indrarto dari Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan menyampaikan bahwa peserta workshop merupakan representasi kelompok rentan yang paling awal terdampak krisis iklim, bukan karena lemah. “Keadilan iklim adalah soal keselamatan semua manusia… Kita yang ada di ruangan ini punya kesempatan jauh lebih kecil dibanding yang lain, dan itu tidak adil,” ujarnya. Linarti dari Koalisi Perempuan Indonesia menambahkan bahwa gender adalah peran yang dikonstruksikan masyarakat dan ketidakadilannya dilestarikan lewat budaya, hukum, hingga media. Sementara itu, Mahretta Maha dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia menegaskan penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi aksi iklim, bukan sekadar dicari saat dibutuhkan sebagai peserta.
Bekal Advokasi Lintas Isu
Selama tiga hari, peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil pegiat lingkungan, hak masyarakat adat, kesetaraan gender, dan hak disabilitas ini mengikuti materi mulai dari krisis dan keadilan iklim berbasis GEDSI, adaptasi berkeadilan, analisis kehilangan dan kerusakan, mitigasi berkeadilan, hingga strategi kampanye publik. Narasumber dihadirkan dari sejumlah lembaga seperti KPI, HWDI, WALHI, ARUKI, Women Research Institute, dan DILANS Indonesia. MADANI Berkelanjutan berharap workshop ini melahirkan jejaring lintas isu serta rencana aksi advokasi bersama, termasuk dukungan terhadap RUU Keadilan Iklim, penerapan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim di tingkat daerah, dan pelibatan perempuan muda serta penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan iklim.
Catatan Redaksi. GEDSI adalah singkatan dari Gender Equality, Disability, and Social Inclusion, kerangka yang lazim dipakai lembaga pembangunan agar kebijakan memperhitungkan hambatan berbeda tiap kelompok, bukan sekadar netral gender. INFORM Climate Change sendiri adalah indeks risiko bencana global yang menggabungkan data bahaya alam, kerentanan, dan kapasitas penanganan suatu wilayah, sehingga angka kematian yang disebut dalam artikel merupakan hasil pemodelan risiko, bukan catatan korban aktual.
Sumber: Yayasan MADANI Berkelanjutan.
