Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen pendanaan sebesar USD 1 miliar, atau setara lebih dari Rp16 triliun, untuk Tropical Forests Forever Facility (TFFF) dalam forum Leaders’ Summit Event on Forests di Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31) di Antalya, Turki. Komitmen ini pertama kali disampaikan pada COP30 di Belem, Brasil, tahun 2025 dan menjadikan Indonesia sponsor utama skema dana abadi hutan global tersebut bersama Brasil.
Yayasan MADANI Berkelanjutan menilai langkah ini menyimpan paradoks antara ambisi diplomasi iklim di panggung global dan realitas tata kelola hutan domestik. Direktur Eksekutif MADANI, Nadia Hadad, mengatakan kontribusi terbesar Indonesia bagi iklim dunia bukan uang tunai, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare hutan tropis yang masih berdiri. Ia mengingatkan agar ambisi di forum internasional tidak mengalihkan prioritas dari upaya menyelamatkan hutan di tingkat tapak.
Ancaman Penalti dari Ekspansi PSN
MADANI mencatat tekanan terhadap hutan alam kini banyak berasal dari proyek yang dilegitimasi sebagai Program Strategis Nasional (PSN), seperti food estate, infrastruktur, transisi energi, dan hilirisasi tambang. Berdasarkan analisis spasial lembaga ini, terdapat 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) per 2024, dengan 8,17 juta hektare berupa hutan primer, sementara 8,78 juta hektare hutan alam berada di kawasan PSN untuk cadangan pangan dan energi.
Risiko ini krusial karena TFFF merupakan instrumen berbasis kinerja yang ketat. Melalui skema pembiayaan campuran, modal dari negara sponsor ditargetkan mengungkit investasi hingga USD 125 miliar, dengan imbal hasil sekitar USD 4 per hektare per tahun bagi negara yang berhasil menjaga tutupan hutan. Namun jika laju deforestasi tahunan melampaui ambang batas 0,5 persen, negara peserta akan dikenai penalti USD 100 hingga USD 800 per hektare hutan yang hilang, yang menurut Nadia dapat membuat Indonesia menanggung kerugian ganda: kehilangan hutan sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari TFFF.
Tiga Rekomendasi untuk Pemerintah
MADANI mendesak pemerintah menegaskan posisi Indonesia sebagai negara penerima manfaat, bukan sekadar penyandang dana, serta mengalirkan imbal hasil TFFF untuk memperkuat perlindungan hutan dan ekonomi masyarakat sekitar. Lembaga ini juga meminta moratorium permanen atas pembukaan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa, evaluasi menyeluruh proyek PSN yang merusak ekosistem, serta jaminan agar minimal 20 persen dana TFFF tersalur langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal tanpa birokrasi berbelit. MADANI akan membahas isu ini lebih lanjut dalam side event COP31 pada 19 November 2026 bersama Rainforest Foundation Norway.
Sumber: Yayasan MADANI Berkelanjutan.
