
Perundingan Konferensi Perubahan Iklim ke-31 PBB (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, yang telah berlangsung lebih dari sepekan, dinilai belum menunjukkan komitmen kuat dari Pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan energi fosil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP) menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap masih mengunci ketergantungan nasional pada bahan bakar fosil.
Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menyebut tata kelola ketenagalistrikan nasional masih memprioritaskan dominasi energi fosil. Ia menilai penambahan pembangkit berbasis fosil hanya akan menjerumuskan Indonesia lebih dalam ke ketergantungan tersebut. Dalam konferensi pers di Paviliun Indonesia, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan bauran energi terbarukan akan ditingkatkan dari 17 persen menjadi 35 persen pada 2034, yang berarti energi fosil masih akan mendominasi sekitar 65 persen bauran energi hingga tahun tersebut.
Tambang Nikel dan PLTU Captive
Satya Bumi menyoroti masifnya izin tambang nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, yang mencapai sekitar 650 kilometer persegi atau 73 persen luas pulau itu. Nikel dari Kabaena disuplai ke kawasan industri Pomalaa untuk diolah menjadi bahan baterai kendaraan listrik, dengan pasokan energi dari PLTU captive. Juru Kampanye Satya Bumi, Salma Inaz, menilai transisi energi tidak bisa disebut adil apabila prosesnya justru memindahkan beban emisi dari satu wilayah ke wilayah lain.
Isu lain yang disoroti adalah rencana perluasan bioenergi dalam bauran energi nasional. Manajer Program Bioenergi Trend Asia, Amalya Oktaviani, mengingatkan agar kerangka global hasil COP30 di Belém, Brasil tidak dijadikan dasar untuk menggenjot bioenergi tanpa kriteria keberlanjutan yang jelas, mengingat targetnya mencapai lebih dari separuh bauran energi baru dan terbarukan pada 2030. Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, menambahkan bahwa pengadaan sumber bioenergi yang destruktif berisiko memicu deforestasi dan mengancam wilayah adat.
Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) mendorong delegasi Indonesia memanfaatkan momentum COP31 untuk mengadopsi target elektrifikasi 35 persen pada 2035 (35×35) sebagai komitmen konkret, sekaligus memperingatkan risiko biofuel seperti bauran B50 terhadap deforestasi. Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan krisis iklim menjadi alarm bagi pemerintah untuk menyusun peta jalan yang jelas dan kredibel mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil, dengan prinsip keadilan distributif dan partisipatif.
Catatan Redaksi. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun khusus untuk memasok satu kawasan industri atau pabrik tertentu, bukan untuk jaringan listrik umum, sehingga emisinya sering tidak tercatat dalam target transisi energi nasional. Sementara itu, B50 merujuk pada bahan bakar diesel yang dicampur 50 persen bahan bakar nabati seperti minyak sawit, sehingga perluasannya berkaitan langsung dengan kebutuhan lahan perkebunan yang bisa bersinggungan dengan hutan.
Sumber: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (JustCOP).





