
Isu elektrifikasi transportasi menjadi salah satu sorotan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Yayasan MADANI Berkelanjutan bersama Transport & Environment (T&E), NewClimate Institute, Carbon Tracker, dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menggelar diskusi panel bertajuk “Status of Global Climate Action and the Role of Transport Electrification in Meeting Climate Goals” pada Rabu (18/11/2026).
Para pembicara memaparkan bahwa sektor transportasi menyumbang sekitar 30% permintaan energi final dunia, namun porsi listrik di sektor ini baru sekitar 2% dan perlu naik menjadi 11-17% pada 2035 serta 45-57% pada 2050 agar sejalan dengan target Persetujuan Paris. Kebijakan yang berjalan saat ini diproyeksikan hanya mencapai sekitar 6% pada 2035, sehingga dibutuhkan dorongan tambahan berupa pergeseran ke transportasi publik dan perbaikan tata ruang kota, bukan sekadar penggantian kendaraan fosil dengan kendaraan listrik.
Elektrifikasi Jangan Geser Beban ke Hutan
Dari sisi domestik, perwakilan IESR menyoroti sektor transportasi yang menyerap sekitar 40% konsumsi minyak final Indonesia, sementara sekitar 80% kendaraan listrik di dalam negeri masih berupa kendaraan pribadi akibat insentif yang lebih berpihak pada segmen tersebut. Padahal, karena 85% kelistrikan nasional masih bersumber dari energi fosil, elektrifikasi transportasi publik dinilai perlu berjalan beriringan dengan dekarbonisasi pembangkit listrik.
Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, Nadia Hadad, mengingatkan rantai pasok baterai kendaraan listrik dari tambang nikel di Sulawesi dan Maluku Utara telah memicu pembukaan hutan, menekan wilayah masyarakat adat, dan mencemari sungai serta pesisir. Ia juga menyoroti rencana mandat biodiesel B50 dan bioetanol E20 yang berpotensi memperluas perkebunan sawit di tengah lahan nasional yang hampir mencapai batas daya dukungnya, serta menyebut mayoritas dana pungutan ekspor sawit selama ini mengalir ke subsidi biodiesel perusahaan besar ketimbang petani kecil.
Forum tersebut menutup diskusi dengan tiga tuntutan kepada pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan global: menghitung emisi perubahan lahan serta mengalihkan subsidi fosil dan dana sawit untuk transportasi publik listrik dan petani kecil; membatasi penggunaan biofuel hanya untuk pelayaran dan penerbangan; serta menjadikan pengakuan hak masyarakat adat sebagai prasyarat sebelum proyek tambang mineral baterai maupun energi nabati dijalankan.
Catatan Redaksi. Disebut ‘geser emisi ke hutan’ karena baterai kendaraan listrik memakai nikel, dan Indonesia merupakan penghasil nikel terbesar dunia yang sebagian ditambang dengan membuka hutan. Selain itu, karena mayoritas listrik nasional masih dibangkitkan dari batu bara, kendaraan listrik yang mengisi daya dari jaringan itu tetap terhubung ke emisi fosil, hanya titik pelepasannya berpindah dari knalpot ke cerobong pembangkit. Begitu pula mandat biodiesel dan bioetanol, bahan bakunya seperti sawit membutuhkan lahan luas sehingga perluasannya berisiko mendorong deforestasi.
Sumber: MADANI Berkelanjutan.





