Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keaahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI Asep Ahmad Saefulloh mengungkapkan pentingnya evaluasi dan strategi perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Mengingat, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sekitar dua tahun ini berimbas pada persoalan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dampaknya, mengakibatkan jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin meningkat sehingga perlu segera adanya penanganan.
Demikian disampaikan Asep usai memimpin konsiyering Pusat Kajian Anggaran DPR RI dengan tema ‘Evaluasi dan Strategi Perlindungan Sosial dalam Masa Pemulihan Ekonomi Nasional’ di Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/12/2021). Hadir sebagai narasumber, Ketua Tim Kebijakan Perlindungan Sosial Sri Kusumastuti Rahayu dan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perkonomian Elen Setiadi.
“Pandemi tidak hanya semata berimbas persoalan kemiskinan, tetapi juga terhadap perekonomian. Karena, bicara masalah kemiskinan tentu bicara tentang sektor perekonomian. Jadi, tujuannya kita melakukan evaluasi terhadap berbagai program perlindungan sosial. Karena, perlindungan sosial ini melibatkan multi-sektor dan multi kelembagaan antara lain TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), (Kementerian) Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial termasuk juga Kemenko Perekonomian,” ujar Asep.
Selain itu, Asep mengungkapkan evaluasi terhadap berbagai strategi PEN dari kegiatan yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga juga bertujuan tujuan agar pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat semakin efektif dan efisien, serta tepat sasaran bagi penerima yang berhak menerima. Sebab, ungkap Asep, selama ini banyak persoalan data-data tentang kemiskinan, seperti data yang tumpang tindih, sehingga diperlukan kontrol dan evaluasi dalam rangka pembenahan ke depannya.
“Kalau dilihat dari segi penyerapan anggaran (penyaluran bansos), sudah bagus. Hanya, persoalan ada dalam segi ketepatan sasaran. Namun, patut diapresiasi berbagai upaya seperti Kemensos yang telah melakukan pemutakhiran data. Karena persoalan penyaluran bansos juga disebabkan topografi wilayah Indonesia yang beragam, ada yang tidak bisa diakses perbankan misalnya. Artinya, kemudian pemerintah menggunakan keterlibatan pos dan giro. Artinya, penerima bansos menerima melalui pos di daerah-daerah yang tidak terjangkau. Hal ini juga menjadi bagian dari evaluasi,” pungkas Asep. (ron/sf)
