Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah untuk mencari solusi bagi keberlangsungan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Misbakhun menyatakan Garuda Indonesia memiliki nilai historis, sehingga harus dipertahankan.
“Pemerintah harus mencari solusi, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Misbakhun menilai persoalan di Garuda bukan hanya menyangkut suntikan dana. Dia menjelaskan, meski pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Garuda Indonesia, namun kondisi maskapai flag carrier itu tak membaik. “Oleh karena itu, pemegang sahamnya adalah Ibu (Menteri Keuangan), ini kan bisnis modelnya harus diperbaiki, atau seperti apa,” lanjutnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini pun mewanti-wanti agar pemerintah memikirkan solusi yang tepat untuk Garuda Indonesia. Menurutnya, jangan sampai negara terus menyuntik dana ke maskapai kebanggaan nasional itu, tetapi hasilnya nihil.
Diketahui saat ini, Garuda Indonesia menanggung utang yang mencapai 7 miliar dolar AS atau di atas Rp100 triliun. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan terakhirnya membeber pemegang saham Garuda ialah pemerintah (65,4 persen), PT Trans Airways (28,27 persen), dan publik (11,19 persen).
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (8/11) Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan dana suntikan untuk BUMN melalui PMN pada 2022 mencapai Rp35,5 triliun. Namun, dalam daftar BUMN penerima PMN itu, tak ada nama Garuda Indonesia. (hal/es)
