Jakarta, 21 Juni 2019 – Stabilitas ekonomi Indonesia tetap terkendali di tengah turbulensi ekonomi dunia, dengan tingkat inflasi Mei 2019 sebesar 3,32 persen. Tingkat inflasi yang rendah tersebut diyakini akan menjaga tingkat konsumsi masyarakat.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2019 diperkirakan berada pada kisaran 5,02-5,13 persen. Dengan demikian, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sampai dengan semester I-2019 diperkirakan mencapai 5,10 persen, meningkat dari triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen.
Pertumbuhan tersebut antara lain diperkuat oleh hasil assessment lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) yang menaikkan peringkat Indonesia dari BBB- ke BBB dengan outlook stable pada 31 Mei 2019. Peningkatan tersebut dicapai tanpa harus melalui peringkat BBB- outlook positive.
Pendapatan Negara dan Hibah Tumbuh 6,2 Persen
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp728,45 triliun atau 33,64 persen dari target APBN 2019. Realisasi tersebut menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 6,2 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melonjak dari pertumbuhan April 2019 yang hanya sebesar 0,5 persen (yoy). Lonjakan tersebut dipengaruhi oleh positifnya kondisi perekonomian disertai siklus kegiatan bisnis yang dipengaruhi oleh momentum hari besar.
Secara rinci, realisasi Penerimaan Pajak hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp496,65 triliun atau
31,48 persen dari target APBN 2019, tumbuh 2,43 persen (yoy). Kinerja penerimaan pajak tersebut terutama ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Pada awal 2019, tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,01 persen, menurun dibanding periode sebelumnya yang mencapai 5,13 persen. Kinerja PPh juga didorong oleh penyerapan belanja barang yang tumbuh 16,89 persen (yoy) serta tren positif peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pasca-pelaporan SPT Tahunan.
Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp72,67 triliun atau 34,80 persen dari target APBN 2019, tumbuh 35,11 persen (yoy). Perbaikan kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama ditopang oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh sebesar 60,17 persen (yoy) dan 27,79 persen (yoy). Pertumbuhan ini merupakan dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai; tidak adanya kenaikan tarif CHT pada tahun 2019; serta keberhasilan penertiban cukai berisiko tinggi dalam mengurangi peredaran hasil tembakau dan MMEA ilegal.
Sementara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Mei 2019 mencapai Rp158,42 triliun atau 41,88 persen dari target APBN 2019. Realisasi tersebut tumbuh 8,61 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, melonjak signifikan dari kinerja April lalu yang negatif 14,8 persen.
Dorong Pemerataan Kesejahteraan, Realisasi PKH Hingga Mei Capai Rp19 Triliun
Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Mei 2019 sebesar Rp855,90 triliun atau 34,78 persen dari target APBN 2019, meningkat 9,80 persen (yoy). Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masing-masing mencapai Rp530,81 triliun (32,48 persen dari pagu APBN) dan Rp325,10 triliun (39,32 persen dari pagu APBN).
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,90 persen (yoy), lebih tinggi dari kinerja realisasi pada akhir April 2019, yaitu sebesar 11,8 persen (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial yang mendorong konsumsi Pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB), terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp60,33 triliun (59,11 persen dari pagu) atau meningkat sebesar 53,70 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sejak awal tahun, yang antara lain direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 59,4 persen dari alokasi (realisasi sampai dengan akhir Mei 2019 ini sama dengan realisasi satu tahun pada 2018); penarikan di muka iuran PBI JKN hingga bulan November (11 bulan) yang telah dibayarkan dari Januari hingga Mei tahun 2019; realisasi bantuan pangan; dan realisasi bantuan sosial lainnya (antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).
Sementara dari sisi investasi, peran belanja modal Pemerintah telah berkontribusi pada pertumbuhan Penyertaan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai 5,7 persen pada Triwulan 2 tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan Triwulan 1 tahun 2019 sebesar 5,03 persen.
Realisasi TKDD Meningkat Didorong Penyaluran DAU
Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hingga Mei 2019 mencapai Rp325,10 triliun atau 39,32 persen dari pagu APBN 2019. Secara rinci, realisasi transfer ke daerah sampai dengan Mei 2019 lebih tinggi Rp3,81 triliun atau sekitar 1,27 persen (yoy). Hal ini terutama disebabkan oleh: (i) penyaluran Dana Alokasi Umum yang lebih tinggi 4,32 persen (yoy); (ii) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah sebesar 21,77 persen (yoy); (iii) realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang meningkat sekitar 1,62 persen (yoy); serta (iv) mulai disalurkannya jenis DAK Nonfisik baru yaitu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, serta Dana Pelayanan Kepariwisataan.
Defisit APBN 0,79 Persen dari PDB, Keseimbangan Primer Negatif Rp0,38 Triliun
Keberlanjutan fiskal tahun 2019 diharapkan tetap terjaga, dengan realisasi defisit APBN hingga Mei 2019 mencapai Rp127,45 triliun atau 0,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah ambang batas yang diamanatkan undang-undang yaitu 3 persen dari PDB.
Sementara itu, keseimbangan primer pada Mei 2019 berada pada posisi negatif Rp0,38 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Mei 2019 mencapai Rp157,89 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp159,63 triliun. Pembiayaan utang tersebut meliputi penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp186,04 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp26,41 triliun.
Untuk menjaga kondisi kas tetap aman, Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang secara prudent dan produktif, antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.
Lion Air Group, Lion Air, Archipelago International Hotels, Kementerian RI, Inspirational Video, Motivational Video, Kominfo RI, Kemenkeu RI, Kemenperin RI, Kemendikbud RI, Zalora,
