Metode kaji ulang program pemerintah berbasis partisipasi warga yang diadaptasi dari Jepang kini mulai dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia menggunakan anggaran negara sendiri. Capaian ini dipaparkan dalam pertemuan di Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) di Tokyo pada Kamis, 12 November 2026.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Dr. T.R. Fahsul Falah. Dari pihak Jepang, hadir Direktur Jenderal Kerja Sama Internasional MOFA Imafuku Takao dan Direktur Urusan Kerja Sama NGO Iwakami Kenzo. Lembaga kajian kebijakan Japan Initiative (Kōsō Nippon) turut memaparkan hasil kerja sama bersama Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, dan Yayasan Nusantara Sejati.
Enam Tahun Adaptasi dari Jepang
Metode yang disebut gyosei jigyo review ini diadaptasi dari sistem pemilahan program (jigyo shiwake) yang lebih dulu diterapkan di Jepang. Selama sekitar enam tahun, kerja sama ini didukung oleh Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Jepang dan telah diterapkan di lingkungan BSKDN Kemendagri hingga tingkat nasional. Materi kaji ulang program itu kini juga resmi masuk kurikulum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri serta dipelajari oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Perwakilan Kemendagri menegaskan bahwa kaji ulang program penting untuk mengukur dampak dan manfaat nyata program pemerintah bagi masyarakat. Sebagai tanda kemandirian, Kemendagri kini mengalokasikan anggaran negara sendiri untuk mendampingi langsung sejumlah daerah, antara lain Aceh Barat Daya, Kotawaringin Barat, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pekalongan, Palembang, Lamandau, Lamongan, Badung, Lampung Utara, Pringsewu, Bojonegoro, Sinjai, Bantul, dan Supiori, hingga ke tingkat desa.
Pihak Jepang mengakui bahwa penerapan awal metode ini juga sempat sulit, terutama dalam menyusun lembar kaji ulang, sebelum akhirnya siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan (PDCA) berjalan konsisten setiap tahun. Pertemuan di MOFA ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan studi delegasi Indonesia ke Jepang, yang juga mencakup kunjungan ke program makan siang sekolah di Adachi, Tokyo, dan koperasi pertanian di Kawamoto, Prefektur Nara.
Catatan Redaksi. Jigyo shiwake adalah metode di Jepang yang menilai setiap program pemerintah satu per satu secara terbuka, melibatkan warga dan ahli independen untuk menentukan apakah program itu masih perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan, bukan hanya dievaluasi oleh instansi pelaksananya sendiri. PDCA (plan, do, check, act) adalah siklus perbaikan berkelanjutan yang lazim dipakai dalam manajemen mutu, sehingga hasil kaji ulang tahun ini menjadi dasar perbaikan program tahun berikutnya, bukan evaluasi sekali jalan.
Sumber: Japan Initiative (Kōsō Nippon) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
