BP Tapera bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Ketenagakerjaan membahas hasil kajian kebutuhan perumahan pekerja di kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Diseminasi hasil kajian ini berlangsung di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Rabu (11/11), sebagai tindak lanjut Rapat Komite BP Tapera pada Juni 2026.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pekerja industri dan buruh selama ini menjadi penerima manfaat terbesar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan sekitar 74-75 persen penyaluran diakses kelompok tersebut. Menurutnya, kebijakan ke depan perlu mempertimbangkan preferensi pekerja, termasuk pilihan antara hunian milik atau sewa, mengingat keterbatasan lahan di sekitar kawasan industri mendorong pembangunan rumah bergeser ke wilayah pinggiran.
Mayoritas Pekerja Ingin Punya Rumah
Kepala Pusat Riset Hukum BRIN, Nawawi, menjelaskan bahwa kajian melibatkan 1.028 responden pekerja yang belum memiliki rumah di lima kawasan, yaitu Jababeka, Pulogadung, Batang, Tanjung Lesung, dan Gresik. Hasilnya, sekitar 70 persen responden sangat ingin memiliki rumah dalam satu hingga lima tahun ke depan, sementara hanya 1,47 persen menyatakan tidak membutuhkan rumah. Kajian juga menemukan fenomena backlog tersembunyi, yakni pekerja yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua karena belum memiliki hunian sendiri.
Dari sisi pembiayaan, Peneliti Ahli Muda BRIN, Beni Teguh Gunawan, menyebut kemampuan mencicil Rp1 juta per bulan hanya dimiliki 53,2 persen pekerja tetap dan 16,5 persen pekerja kontrak, menunjukkan kesenjangan akses pembiayaan berdasarkan status kerja. Sebanyak 74,46 persen responden menginginkan skema KPR, 55,58 persen berminat membeli rumah melalui koperasi perusahaan, dan 29,91 persen mengharapkan skema KPR khusus bagi pekerja kontrak.
Koordinator Program BRIN, Rusli Cahyadi, menekankan perlunya mengubah paradigma penyediaan rumah subsidi menjadi sistem hunian yang layak, terjangkau, aman, dan tetap terhubung dengan lokasi kerja, mengingat jarak tempuh menjadi salah satu faktor utama pemilihan hunian. BRIN merekomendasikan empat langkah: pengembangan ekosistem hunian pekerja, FLPP berbasis lokasi, diversifikasi instrumen pembiayaan, serta pemantauan keberlanjutan hunian setelah dihuni. Perwakilan Kementerian PKP turut mengusulkan konsep rumah tumbuh atau incremental housing, sementara Kementerian Keuangan menekankan pentingnya memastikan subsidi FLPP benar-benar tepat sasaran dan dekat dengan tempat kerja.
Hingga 11 November 2026, penyaluran FLPP oleh BP Tapera telah mencapai 204.857 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp25,5 triliun.
Catatan Redaksi. FLPP adalah skema subsidi bunga KPR dari pemerintah yang membuat cicilan tetap rendah sepanjang tenor, berbeda dari KPR komersial yang bunganya mengikuti pasar. Istilah backlog tersembunyi dalam kajian ini merujuk pada pekerja yang sebenarnya belum punya rumah sendiri tapi tidak tercatat dalam data backlog resmi karena masih tinggal bersama orang tua atau mertua, sehingga kebutuhan rumah riil bisa lebih besar dari angka yang biasa dipublikasikan pemerintah.
Sumber: BP Tapera.
