Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion bertajuk “IKN Sebagai Model Kota Masa Depan” pada pertengahan September 2026 di Kalimantan Timur. Diskusi ini mempertemukan regulator, penegak hukum, dan otoritas pembangunan untuk membahas penguatan tata kelola, pengadaan, serta transformasi teknologi menuju kota cerdas berkelanjutan.
Tiga Fokus Utama
Forum menyoroti tiga hal yang saling berkaitan dalam pembangunan IKN, yakni tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang memberi nilai manfaat, serta transformasi infrastruktur teknologi yang berkelanjutan. Para pembicara menegaskan bahwa kecepatan pembangunan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan sejak tahap perencanaan, bukan dua agenda yang saling bertentangan.
Baca juga:
Paparan Narasumber
Ketua Umum AKEN, Sutardi, memaparkan peran katalog elektronik dalam mempercepat sekaligus menjaga akuntabilitas transaksi pengadaan di IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan visi kota cerdas berkelanjutan yang mencakup enam domain, 21 subdomain, dan 67 fitur pintar, didukung infrastruktur digital seperti Nusantara Command Center. Dari sisi hukum, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Sila Pulungan, menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai bagian tak kasat mata dari pembangunan, sementara Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menguraikan arah pengadaan digital melalui Perpres 46/2025 dan PerLKPP 2/2026.
Kegiatan ini diikuti 156 peserta terdaftar dari berbagai latar belakang, mulai dari analis kebijakan hingga pejabat pengadaan barang dan jasa. Peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar pengembangan industri di IKN dan daerah penyangganya, dengan dukungan teknis penyelenggaraan acara dari Onesia selaku mitra manajemen acara digital.
Sumber: Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN).
