Dwi Andi Rohmatika, Trainer sekaligus CEO Sanggabiz, tampil dalam ajang UN Women 2026 Asia-Pacific WEPs Awards untuk kategori Leadership Commitment. Ia mengangkat gagasan bahwa pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi harus sampai pada kepemilikan dan kendali penuh atas sistem digital yang mereka jalankan.
Komitmen ini bermula dari pengalaman pribadinya di Gemolong, Sragen, Jawa Tengah, saat menyaksikan ibunya ditolak pengajuan pinjaman setelah menjadi janda. Pengalaman itu membentuk keyakinannya bahwa perempuan, ibu, dan pelaku UMKM perempuan perlu memiliki akses setara terhadap pendanaan, pengetahuan, pasar, dan teknologi tanpa bergantung pada validasi pihak lain.
Baca juga:
Hambatan yang Masih Dihadapi Perempuan
Menurut Sanggabiz, perempuan pelaku usaha kerap menghadapi hambatan berlapis: keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, beban kerja perawatan tak berbayar, sistem bisnis yang lemah, norma patriarki, hingga minimnya representasi di posisi pengambil keputusan. Ketika operasional bisnis diserahkan ke sistem yang tidak transparan, pemimpin perempuan berisiko kehilangan akses terhadap data dan kendali pengambilan keputusan.
Struktur Inklusif di Internal Sanggabiz
Sanggabiz mengklaim 75 persen posisi kepemimpinan di perusahaannya diisi oleh perempuan, dengan sekitar 10 persen anggota tim berasal dari komunitas disabilitas. Struktur ini menopang tiga ruang lingkup kerja perusahaan: dukungan bagi tenaga kerja inklusif, pendampingan digital dan bisnis bagi UMKM lewat program pelatihan yang disebut telah menjangkau lebih dari 20 ribu peserta dalam 200-an sesi, serta peran DA sebagai penasihat strategi digital bagi jajaran direksi BUMN/BUMD dan instansi pemerintah.
“Tidak boleh ada perempuan yang ditolak kesempatannya hanya karena ia berasal dari pedesaan, seorang janda, seorang ibu, seorang pengasuh, atau diremehkan di ruangan yang didominasi laki-laki,” ujar DA. “Perempuan tidak perlu terintimidasi oleh teknologi; mereka membutuhkan teknologi yang membantu mereka menjual, mencatat, memutuskan, dan berkembang.”
Catatan Redaksi. WEPs atau Women’s Empowerment Principles adalah kerangka prinsip yang diinisiasi UN Women dan UN Global Compact untuk mendorong perusahaan menerapkan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar, dan komunitas, dan ajang penghargaan ini menilai perusahaan yang menjalankan prinsip tersebut secara nyata. Adapun soal kepemilikan sistem digital yang disinggung DA, ini merujuk pada situasi umum di mana pelaku UMKM hanya memakai aplikasi pihak ketiga tanpa mengendalikan data transaksi dan pelanggannya sendiri, sehingga saat berpindah platform atau mengajukan pinjaman, mereka kesulitan membuktikan rekam jejak usaha karena data tersebut tersimpan di sistem orang lain.
Sumber: Sanggabiz.
