Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah stategi khusus untuk mendorong capaian Program Satu Juta Rumah. Hal tersebut dilakukan guna mencapai target pembangunan rumah yang telah ditetapkan Kementerian PUPR pada tahun 2019 yakni 1,25 juta unit rumah.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, pihaknya akan terus menggandeng semua pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mensuskseskan Program Satu Juta Rumah. Pasalnya, kebutuhan rumah untuk masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.
“Kami sudah menyiapkan stategi khusus untuk mendorong agar capaian Program Satu Juta Rumah bisa lebih ditingkatkan lagi. Berdasarkan data yang kami miliki capaian Program Satu Juta Rumah per bulan Juli 2019 sudah mencapai angka 626.330 unit rumah dari target yang kami tetapkan yakni 1,25 juta unit rumah,” ujarnya usai membuka kegiatan Evaluasi Tengah Tahun Pelaksanaan Program 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (9/7/2019) kemarin.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut seluruh Direktur dan Kepala Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR.
Khalawi menambahkan, setidaknya ada 15 strategi yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Beberapa stategi tersebut antara lain agar segera menarik uang muka untuk pekerjaan yang telah terkontrak, meningkatkan koordinasi dengan BP2JK dalam rangka percepatan pelaksanaan lelang, mengoptimalkan peran Satgas P2PSR dalam melakukan koordinasi, memantau, mengevauasi dan memberikan rekomendasi serta memfasilitasi penyesaian masalah.
Strategi selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan peran koordinator wilayah sesuai SK penugasan kepada para pejabat eselon II sebagai penanggungjawab pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Satker, mengoptimalkan klinik teknis yang telah terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi, menggandeng Tim Pengawasl dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), mendorong Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengendalikan rencana kerja dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan secara berkala, memperhatikan kinerja fasilitator di lapangan untuk menghindari timbulnya penyimpangan penggunaan dana.
Selain itu, mendorong kinerja petugas pemantauan untuk menjamin pemutakhiran data capaian fisik dan keuangan melakukan mekanisme e-monitoring, meningkatkan kemampuan administratif khususnya dalam mengantisipasi audit dan menindaklanjuti penuntasan hasil audit.
Khalawi menambahkan, strategi lainnya adalah melakukan mitigasi dan mengendalikan potensi resiko dalam proses pelaksanaan dan pasca konstruksi, meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik dengan meningkatkan komunikasi, transparansi dan akuntabilitas, mendorong integritas pegawai dengan tidak melakukan KKN di lingkup internal dan eksternal, komunikatif dan menghindari penggunaan Narkoba, beretika, ikhlas dan hidup sederhana dan memberikan rasa nyaman kepada staf untuk bekerja dan menciptakan suasana yang kondusif dan membentuk tim yang kompak dengan satu tujuan untuk mendapatkan target kinerja yang optimal.
Berdasarkan data yang ada di Ditjen Penyediaan Perumahan, imbuh Khalawi, capaian pembangunan Rusun pada tahun 2018 lalu untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 28 tower, Rusunawa untuk PTN dan PTS sebanyak 68 tower dan LPKB sebanyak 123 tower. Sedangkan pembangunan Rumah Khusus pada tahun 2018 lalu untuk nelayan sebanyak 1.614 unit, Polri 490 unit, ASN/TNI 271 unit, MBR/Program Pemerintah dan Suku Terasing 1.215 unit dan rumah khusus untuk korban bencana, konflik dan relokasi sebanyak 186 unit.
Terkait dengan kepenghunian rumah susun yang dibangun selama tahun 2005 sampai 2017, sebanyak 1.358 tower telah terhuni dan sisanya 58 tower masih dalam proses penghunian. Sedangkan pada tahun 2018, sebanyak 219 tower telah terhuni dan sisanya 81 tower masih dalam proses penghunian.
Untuk rumah khusus yang dibangun pemerintah, sebanyak 23.517 unit rumah khusus telah terhuni sedangkan sisanya 2.495 unit sedang dalam proses penghunian. Pada tahun 2018, sebanyak 3.776 unit rumah khusus telah terhuni dan 751 unit rumah khusus sedang dalam proses penghunian.
Khalawi menjelaskan, berdasarkan data Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan hingga tanggal 8 Juli 2019 kemarin, progress pembangunan fisik program perumahan baru mencapai 24,8 persen. Sedangkan progres keuangan mencapai angka 33,56 persen.
“Adanya gap antara progres fisik dan keuangan, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan di lapangan. Kami targetkan progrnosisi capaian keuangan sebesar 95,6 persen dan fisik sebesar 100 persen, tanpa mengesampingkan kualitas atau output pekerjaan,” terangnya.
Terkait dengan capaian Program Satu Juta Rumah, Khalawi menerangkan bahwa jumlahnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kementerian PUPR pada tahun ini mentargetkan pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah sekitar 1,25 juta unit.
“Hingga saat ini tepatnya bulan Juli 2019, jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sebesar Rp 626.330 unit rumah,” tandasnya.
Untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah untuk masyarakat, imbuh Khalawi, pihaknya juga telah menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dengan demikian, pembangunan perumahan dapat berjalan dengan akuntabel dan benar-benar tepat sasaran.
“Kami juga memiliki Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) dan SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap Provinsi di Indonesia untuk membantu dalam pendataan program satu juta rumah,” katanya.
Logitech, UPH, Lenovo, Greenhouse Cowork, Vivo, Bhinneka, UKDW, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lion Air, SMI, BNI Syariah, Inspirational Video, Motivational Video, Kementerian PUPR RI
