Jakarta, 26 Mei 2026 – Perubahan kebijakan industri baja global menunjukkan bahwa semakin banyak negara menggunakan belanja publik dan proyek infrastruktur sebagai instrumen untuk memperkuat industri domestik.
Tren ini mempertegas pentingnya penguatan implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Indonesia agar pembangunan nasional turut memperkuat industri baja dalam negeri.
TKDN Perkuat Industri Baja Nasional
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group (KRAS), Dr. Akbar Djohan, menegaskan bahwa penguatan implementasi TKDN menjadi langkah strategis agar pembangunan nasional juga memberikan manfaat langsung bagi industri dalam negeri.
“Implementasi TKDN sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur nasional dapat sekaligus memperkuat industri strategis nasional seperti industri baja,” ujar Dr. Akbar Djohan, yang juga menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Ia menambahkan bahwa kebijakan kandungan lokal sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan membangun industri nasional yang berdaya saing global.
Tren Global Perkuat Industri Baja Domestik
Pengamat Industri Baja dan Pertambangan, Widodo Setiadharmaji, menilai bahwa Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat perlindungan industri baja melalui pembatasan impor serta peningkatan tarif dalam kebijakan perdagangan baru yang akan menggantikan skema safeguard setelah 2026.
Pelaku industri baja di Eropa mulai mendorong agar kebijakan industri dan investasi publik juga menciptakan permintaan langsung bagi baja yang diproduksi di kawasan Eropa melalui konsep Made in EU Steel.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan serupa juga terlihat di berbagai negara lain. Amerika Serikat memperkuat industri baja melalui tarif impor dan kebijakan Buy American, sementara India menjalankan strategi Make in India melalui preferensi produk domestik dalam pengadaan pemerintah.
