Anggota Komisi IV DPR RI Muslim meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menentukan langkah strategis dan cermat selama 2022 ini. Ia mengimbau agar KKP tidak melakukan pencadangan anggaran terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan.
Hal itu mengingat anggaran kementerian tersebut dinilai cukup terbatas di tahun ini. “Kami juga minta dicermati soal permasalahan pupuk subsidi dalam hal pembudidayaan ikan,” ujar Muslim dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Saktu Wahyu Trenggono beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2/2022).
Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya juga menanyakan sejauh mana KKP menyiapkan data valid para pembudidayaan calon penerima penerima pupuk subisidi tersebut. “Kami minta agar KKP memproses usulan pupuk subisidi secara cermat,” sebut Muslim.
Selain itu ia juga mengusulkan kepada Dirjen Budidaya KKP untuk dapat mempertimbangkan pengembangan indukan ikan kerapu selain di area Jawa Timur. Sementara ikan tersebut dinilai strategis bagi ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, namun biaya pengiriman bibitnya lebih mahal ketimbang harga bibit ikan itu akibat lokasi budidaya indukan yang tak tersebar.
Di sisi lain, legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II itu turut mengapresiasi kinerja KKP, salah satunya berkaitan dengan penindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Muslim menilai KKP berhasil dalam melakukan penindakan dengan menangkap kapal-kapal tersebut. (ah/sf)
