Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat sinergi lintas sektor dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rabu (8/10/2026) di Jakarta. Kerja sama ini melibatkan delapan kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan Badan Bank Tanah.
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Okto Irianto, menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya soal unit rumah, tetapi juga terkait ketersediaan lahan, kesesuaian tata ruang, infrastruktur dasar, kemampuan pembiayaan masyarakat, kesiapan pemerintah daerah, dan kualitas data perencanaan. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan keterpaduan sejak perencanaan hingga pengendalian, dan tidak bisa dikerjakan satu lembaga saja.
Tiga Fokus Penguatan
Nota kesepahaman ini menargetkan tiga penguatan utama: koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, basis data dan informasi yang akurat serta terintegrasi, serta monitoring dan pengendalian pembangunan perumahan. Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, Wilson Lie Simatupang, menambahkan bahwa sinergi ini penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai tantangan dalam ekosistem perumahan, termasuk penyelarasan kebijakan KPR bertenor hingga 40 tahun yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut terkait aspek agunan bagi bank penyalur.
Sebagai lembaga yang mengelola pembiayaan perumahan rakyat, BP Tapera mencatat realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 7 Oktober 2026 telah menyalurkan 176.247 unit KPR Subsidi dengan total nilai sekitar Rp21,96 triliun. Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan membuat pembangunan perumahan nasional berjalan lebih terpadu dan tepat sasaran demi mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah.
Sumber: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
