Indonesia Health Development Center (IHDC) menyelenggarakan Seri Diskusi Publik bertajuk “Ideologi Kesehatan Indonesia” di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2026). Forum ini mempertemukan sejumlah pakar lintas sektor dan tokoh masyarakat untuk membahas empat dari enam dimensi utama kerangka kerja yang disusun IHDC, yakni kedaulatan, tata kelola kesehatan, komunitas & solidaritas, serta kesetaraan.
Acara dibuka oleh Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan RI periode 2014-2019, Prof. DR. Dr. Nila Moeloek, Sp.M (K). Dalam sambutannya, ia menyoroti skor UHC Service Coverage Index Indonesia yang menurut laporan WHO hanya berada di angka 67 pada 2023, serta fakta bahwa lebih dari satu juta warga Indonesia masih terdorong ke jurang kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Menurutnya, kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kesehatan bukan lagi sekadar isu klinis, melainkan soal keadilan sosial yang perlu dibaca ulang melalui nilai-nilai Pancasila.
Dua Panel Diskusi Lintas Sektor
Diskusi dirancang dengan metode structured public deliberation yang terbagi dalam dua panel. Panel pertama membahas kedaulatan dan tata kelola kesehatan, mencakup kemandirian pangan-gizi, kedaulatan industri farmasi, hingga desentralisasi pembiayaan pusat-daerah, dengan pembicara dari IPB University, Asosiasi Healthtech Indonesia, IAKMI, PERDOKJASI, PATTIRO, dan KPPOD. Panel kedua mengangkat isu komunitas, solidaritas, dan kesetaraan, termasuk peran kader kesehatan di desa, kesetaraan gender, serta hak afirmasi bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan pembicara dari APKESMI, Aisyiyah, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan tenaga kesehatan Kepulauan Seribu.
Direktur Eksekutif IHDC, DR. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, memimpin arah advokasi strategis dari rangkaian diskusi ini. Seluruh gagasan yang terkumpul melalui proses live harvesting akan disintesis menjadi dokumen riset kebijakan kualitatif sekaligus Blueprint Ideologi Kesehatan Indonesia, yang mencakup enam dimensi: kedaulatan, komunitas & solidaritas, kesetaraan, jaminan pembiayaan berkelanjutan, pendidikan & promosi, serta tata kelola.
IHDC menyebut blueprint tersebut kelak akan dipublikasikan secara formal sebagai rujukan strategis bagi reformasi sistem kesehatan nasional, dengan semangat menempatkan kesehatan sebagai hak dasar dan tanggung jawab bersama berlandaskan gotong royong, bukan semata komoditas bisnis.
Catatan Redaksi. UHC Service Coverage Index adalah alat ukur WHO berskala 0 sampai 100 yang menilai seberapa luas layanan kesehatan esensial, seperti kesehatan ibu-anak, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta kapasitas fasilitas kesehatan, dapat diakses penduduk suatu negara. Semakin dekat ke angka 100, semakin dekat pula suatu negara pada cakupan kesehatan semesta, sehingga skor 67 menggambarkan masih ada celah akses yang perlu ditutup dibanding standar cakupan universal tersebut.
Sumber: Indonesia Health Development Center (IHDC).
