Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran senilai Rp81 miliar untuk merevitalisasi Pasar Seni Senggigi, salah satu kawasan wisata utama di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini digadang-gadang menjadi penanda babak baru pembaruan sektor publik di koridor pariwisata yang telah lama dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebutkan bahwa dana tersebut berasal dari Kementerian PU, sementara Pemerintah Provinsi NTB berperan menyiapkan desain dan Detail Engineering Design (DED) proyek. Pekerjaan fisik direncanakan mulai berjalan pada awal 2027, didahului proses tender yang diperkirakan berlangsung menjelang akhir 2026.
Wajah Baru Pasar Seni
Revitalisasi ini akan mengubah kawasan Pasar Seni Senggigi menjadi ruang publik pariwisata yang lebih modern, mencakup area kuliner, kios bagi pelaku UMKM, ruang terbuka publik, hingga fasilitas untuk kegiatan seni dan pertunjukan. Proyek ini diposisikan bukan sekadar renovasi satu bangunan, melainkan upaya memperkuat pengalaman wisatawan di jantung Senggigi sekaligus memberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha kreatif lokal.
Senggigi dikenal sebagai kawasan resor tertua dan paling mapan di Lombok, dengan garis pantai menghadap Selat Lombok, pemandangan matahari terbenam, serta ekosistem pariwisata yang sudah berkembang mulai dari hotel, restoran, hingga layanan transportasi wisata. Letaknya yang dekat dengan Mataram juga menjadikan kawasan ini sebagai titik akses menuju Lombok Utara dan Kepulauan Gili melalui pelabuhan Bangsal.
Pembaruan Pasar Seni Senggigi berjalan seiring semakin beragamnya peta pariwisata Lombok, di mana kawasan selatan seperti Kuta dan Mandalika berkembang dengan tawaran pantai dan olahraga selancar. Senggigi diproyeksikan tetap mempertahankan posisinya sebagai koridor wisata pesisir barat yang santai, menjadi pelengkap bagi ragam pilihan liburan di Pulau Lombok.
Catatan Redaksi. Detail Engineering Design (DED) adalah dokumen teknis rinci berupa gambar kerja, spesifikasi material, dan perhitungan struktur yang menjadi acuan kontraktor saat tender dan pembangunan, berbeda dari desain awal yang masih konseptual. Skema kementerian pusat mendanai konstruksi sementara pemerintah daerah menyiapkan desain adalah pola umum pada proyek infrastruktur yang melibatkan aset publik di daerah. Artikel ini bersumber dari PT Qunci Villas, salah satu pelaku usaha hotel di kawasan Senggigi.
Sumber: PT Qunci Villas.
