Banyak permasalahan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota Komisi X DPR RI Adriana Charlotte Dondokambey saat ia mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, di antaranya yaitu tentang masalah kuota guru honorer, sistem pembelajaran online, serta soal rehabilitasi sekolah.
“Kita banyak mendengar permasalahan yang terkait dengan kuota penerimaan guru honorer yang dirasa masih sangat kurang. Bahkan guru-guru yang sudah punya sertifikasi dan sudah dinyatakan lulus, namun mereka masih harus terkendala akibat belum ada tempat bagi mereka. Belum lagi masalah tentang penarikan guru-guru ASN dari sekolah-sekolah swasta oleh pemerintah sehingga menyebabkan sekolah-sekolah swasta tersebut menjadi kekurangan tenaga pengajar,” urai Adriana di Manado, Sulut, Selasa (22/2/2022).
Adriana juga mengungkapkan soal keluhan para peserta didik yang tidak menyukai pembelajaran dengan sistem online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Memang para siswa saat ini merasa kurang menyukai sistem online tersebut. Sewaktu dengan belajar tatap muka mereka sangat antusias, namun dengan adanya pembelajaran online dibuka kembali mereka merasa kurang menyukainya,” ujarnya.
Menyangkut soal rehabilitasi sekolah-sekolah, politisi PDI-Perjuangan itu menilai perlu ada perhatian dari pemerintah pusat karena masih banyak sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA yang butuh perhatian pemerintah, salah satunya adalah sekolah dasar yang ada di Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat.
“Mungkin ada bantuan dari pemerintah, bagaimana kita bisa merehabilitasi gedung itu. Sarana olahraga di sekolah-sekolah juga perlu ada perhatian dari pemerintah karena banyak sekolah yang membutuhkan adanya sarana olahraga dan perpustakaan sekolah,” tutur legislator dapil Sulut tersebut.
Menurut Adriana, yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian pemerintah yaitu mengenai kualitas guru, mulai dari guru SD, SMP, dan SMA. “Komisi X DPR akan mendorong pemerintah pusat agar dapat memperhatikan dan memenuhi segala hal yang menjadi permintaan dari pemerintah kebupaten/kota itu,” ucapnya. (dep/sf)
