Menjelang Idulfitri, Ketua DPR RI Dr. (H. C.) Puan Maharani meminta para petugas di lapangan agar bekerja dengan tegas sekaligus tetap menjaga sikap humanis. Sikap ini perlu diterapkan saat menghadapi masyarakat yang nekat mudik pada Lebaran tahun ini.
“Dari situasi dan dinamika di lapangan, kita berhadapan dengan orang yang ngotot mau pulang. Walaupun begitu, maka kita tetap disiplin dan humanis, sehingga bisa menguatkan keengganan masyarakat untuk mudik,” jelas Puan saat menghadiri rapat koordinasi kesiapan Posko Pengendalian Transportasi masa Idul Fitri 1442 H di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Rabu (5/3/2021).
Di sisi lain, petugas di lapangan harus bersikap fleksibel dalam menangani masalah. Misalnya, jika terdapat rombongan pengendara motor dengan solidaritas kelompok yang tinggi, maka perlu diberikan pemahaman. Tidak hanya itu, pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan ini harus selalu bersinergi dan bergotong royong.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta agar berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menghasilkan persepsi yang sama dalam penerapan larangan mudik Lebaran. Dirinya juga menyatakan akan tetap mengawasi pelaksanaan aturan pelarangan mudik tahun ini.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono beserta jajaran itu memaparkan rencana pembangunan 381 titik penyekatan. Di antaranya tersebar 158 titik di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan karena perkiraan pemudik dari Jabodetabek dan Banten menuju Jawa dan Sumatra mencapai tiga juta orang.
Dari jumlah perkiraan tersebut, pemudik paling banyak menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang didominasi pengendara mobil pribadi (34,5 persen). Operasi Ketupat untuk peniadaan mudik turut akan dilakukan pada 6-17 Mei 2021, dengan titik penyekatan dari Lampung sampai Denpasar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh Puan. Menurutnya, pengawasan, perhatian, dan masukan dari DPR RI sangat diperlukan demi kesuksesan pelaksanaan pelarangan mudik dan penambah semangat aparat yang bertugas di lapangan. (ts/sf)
