Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyoroti pengelolaan Blok Minyak dan Gas (migas) Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau. Sebab, menurut politisi Partai Gerindra tersebut, peralihan pengelola di blok tersebut malah membuahkan hasil produksi minyak yang tidak maksimal.
“Saya peroleh data ada penurunan produksi minyak. padahal di satu sisi ada tren kenaikan harga minyak. Tentunya kalau berlanjut turun produksi maka kita tidak bisa mengoptimalkan tren ini,” ujar Ramson saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan PT Bumi Siak Pusako di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/2/2022).
Oleh karena itu, ia mengimbau SKK Migas dapat melakukan pengarahan serta Dirjen Migas supaya mematok regulasi yang tepat. “Juga tak lupa pengelolaan operasional di lapangan perlu diperhatikan,” kata Ramson.
Sementara itu dalam rapat yang sama, Anggota DPR Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta pengelolaan Blok Migas CPP oleh PT Bumi Siak Pusako selama 20 tahun ke depan agar dapat dibatalkan. Menurut politisi Partai Demokrat itu, BUMD ini belum kompeten dalam mengelola blok migas.
Hal itu tercermin dari tidak pernah tercapainya target produksi migas sejak dikelola oleh PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu Energi 2002 lalu. Menurut Nasir, SKK Migas harus mengaudit PT Bumi Siak Pusako secara mendalam karena dinilai berkinerja kurang baik, terutama dalam melakukan pengembangan sumur migas.
Sebelumnya diketahui bahwa blok CPP dikelola oleh PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu Energi dalam skema Badan Operasi Bersama (BOB). Pada 9 Agustus 2022 nanti, rencananya pengelolaan akan diserahkan 100 persen kepada PT Bumi Siak Pusako. (ah/sf)
