Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana berharap, program-program Kabupaten Gianyar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terus berjalan sejajar dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan seluruh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengingat Kabupaten Gianyar memiliki potensi yang besar di segala aspek daerah dan juga kearifan lokal yang ada.
Putu Supadma mengatakan hal tersebut dalam BKSAP SDGs Day dengan tema “Peran Strategis Diplomasi Parlemen Dalam Mendorong Percepatan SDGs dan Pemulihan Ekonomi berbasis Keunggulan Daerah” bersama Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra, di Gianyar, Bali, Senin (27/9/2021). Turut Hadir dalam kegiatan BKSAP SDGs Day di Gianyar ini di antaranya Anggota BKSAP DPR RI Muslim (F-PD), Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Arzetti Bilbina (F-PKB), dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP).
“Kita tentu berharap dengan adanya ini, program-program di daerah dalam hal ini RPJMD kabupaten maupun kota terus inline (linear) dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kita melihat Kabupaten Gianyar dengan segala potensinya, dengan berbagai aspeknya terus melakukan komitmen dalam melakukan agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs,” apresiasi Putu Supadma.
Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini, terdapat tiga poin penting menyangkut goals SDGs, yakni prosperity yaitu kesejahteraan masyarakatn, kedua adalah people, yakni bagaimana masyarakat mendapatkan info untuk terlibat mendapatkan manfaat dalam berbagai hal, seperti kesehatan, tidak adanya kemiskinan dan lainnya. Dan yang terakhir terkait dengan lingkungan atau environment, yang kesemuanya menurut Putu Supadma sudah diterapkan di Gianyar.
“Hal (yang diterapkan di Gianyar) ini tidak hanya akan kita suarakan, tapi juga menjadi contoh nyata dalam penerapan SDGs di berbagai daerah kabupaten maupun kota. Mereka (Pemerintah Kabupaten Gianyar) memiliki skor dan tolok ukurnya dan juga pencapaiannya tentu menjadi inspirasi bagi daerah lainnya,” puji Putu Supadma.
Diketahui Gianyar menjadi pusat pariwisata, seni budaya dan berbagai kerajinan di Bali. Sehingga dengan tupoksinya, BKSAP akan menggaungkan berbagai potensi nasional dan kearifan lokal Indonesia. “Tentu kita harapkan ke depannya BKSAP akan terus memperjuangkan, mengkomunikasikan, dan menggaungkan segala potensi yang dimiliki Indonesia dan memperjuangkan segala kepentingan nasional kita, untuk diperjuangkan ke seluruh penjuru dunia,” tandas legislator dapil Bali itu.
Selanjutnya, Putu Supadma juga melihat penerapan goals SDGs di Gianyar, yang berkaitan dengan environment atau lingkungan, dimulai dari pengelolaan sampah, lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat, hingga tingkat kemiskinannya. Menurutnya, yang terpenting adalah kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakatnya, sebagai salah satu penerapan SDGs.
“Yang terpenting bagaimana kebijakan pemerintah itu juga memberikan kesejahteraan secara langsung kepada masyarakatnya, dan ini menjadi poin penting dan tentu dalam penerapan SDGs kebijakan daerah. Kalau sudah inline, tentu harapannya adalah ke depan bagaimana masyarakat disejahterakan dan kita yakini bahwa penerapan SDGs Indonesia, khususnya di Provinsi Bali sudah menjadi hal utama dan sudah menjadi perilaku daripada masyarakatnya. Dan hal ini yang akan kita terus gaungkan,” komitmen Putu Supadma.
Ke depan, Anggota Komisi VI DPR RI tersebut berharap BKSAP akan menyampaikan berbagai penerapan goals dan capaian SDGs di Gianyar pada forum-forum global. Harapannya masyarakat dunia akan melihat bahwa Indonesia telah melakukan dan menerapkan SDGs secara maksimal, meskipun masih ada kekurangan yang harus terus diingatkan oleh BKSAP dan digaungkan oleh pemerintah setempat.
Dalam rangka akselerasi pembangunan yang merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ekonomi berbasis unggulan daerah, BKSAP DPR RI mengadakan BKSAP SDGs Day, sebagai wadah dialog antara pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan lainnya dengan DPR RI. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan pembangunan di daerah dengan kepentingan nasional pada tingkat regional dan global yang diperankan oleh BKSAP DPR RI. (ndy/sf)
