Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyatakan kurangnya atensi oleh Pemerintah dan stakeholder terkait sistem resi gudang (SRG) menjadikan SRG tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Ia mencermati SRG belum dipandang dan dipahami dengan baik oleh semua stakeholder, terutama pemerintah daerah dan juga kementerian yang harusnya terlibat dalam regulasi seperti Kementerian Dalam Negeri.
“Sehingga saat ini, baru sekitar 160 gudang yang dimiliki di seluruh Indonesia, padahal kita punya 496 Kabupaten/Kota,” kata Deddy di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Sucofindo (persero), Dirut Perum Bulog dan sejumlah stakeholder lain di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (21/2/2022).
Hal itu menurut Dedi sangat jauh dengan capaian negara lain seperti Malaysia, meski SRG itu sendiri memiliki tren yang sangat baik setiap tahunnya. Resi gudang sendiri menurut hematnya memiliki manfaat yang strategis. “Karena resi gudang tidak hanya akan menguntungkan bagi petani dan bagi masyarakat luas, tapi lebih jauh bisa menjadi penjaga dari stabilitas bahan pokok,” tuturnya.
Namun demikian, politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan SRG belum maksimal. Ia berpandangan hal itu karena kompleksitas dari SRG itu sendiri. “Katakanlah dengan berbagai kementerian dan lembaga juga dengan dunia perbankan, pengelolaan swasta, ini kan semua ekosistemnya belum terbentuk dengan baik,” imbuh legislator dapil Kalimantan Utara itu.
Dalam hal ini, dia mendorong agar regulasi-regulasi yang berkaitan dengan SRG dilalukan perbaikan. “Juga termasuk bagaimana mendorong pemerintah daerah itu benar-benar serius dalam mendorong tumbuhnya gudang-gudang tempat menyimpan komoditas. Lalu bagaimana juga perbankan atau jasa keuangan yang bisa menopang daripada resi gudang ini, lalu kemudian bagaimana mitra-mitra yang mau bekerjasama membangun atau mengelola gudang,” tutup Deddy. (srw/sf)
