Polhukam, Palu – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memberikan sejumlah instruksi kepada seluruh petugas yang terlibat dalam operasi penanganan bencana gempa bumi disertai tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, Menko Polhukam melaksanakan rapat koordinasi untuk menyatukan langkah agar semua kegiatan dapat dilakukan secara harmonis dan sinkron.
“Rapat di hari ini kita sudah mengatur sistem yang harus kemudian dipatuhi oleh segenap pelaku di lapangan,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (4/10/2018).
Pertama soal yang meninggal dunia. Menko Polhukam mengatakan bahwa sudah ada sekitar 1400 an korban meninggal. Namun menurutnya, yang terpenting adalah jangan sampai mayat itu ditahan dan membusuk tanpa ada penanganan.
“Maka saya sudah instruksikan di sini, hari ini tidak boleh lagi ada mayat yang masih menggeletak di luar, setelah diidentifikasi harus segera ditanam karena kita sudah hari keenam. Identifikasi, foto, tanam, supaya tidak menimbulkan penyakit. Ini segera sudah dilaksanakan karena tempat penguburan massal sudah kita siapkan, yang diambil keluarga silahkan,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kemudian mengenai rumah sakit. Menko Polhukam meminta agar rumah sakit menjadi prioritas utama untuk mendapatakan pasokan listrik. Jika obat-obatan kurang maka segera minta ke pusat.
“Menkes tadi mengatakan obat-obatan ada tapi belum diangkut, saya katakan angkut sekarang,kita punya alat angkut sekarang yang cukup berlebih. Artinya yang luka berat, luka ringan, luka sedang sudah dapat tertangani dengan baik di rumah sakit-rumah sakit yang ada,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Dikatakan bahwa rumah sakit lapangan juga harus digelar di daerah-daerah terpencil. Misalnya di 4 kecamatan di Sigi yang hanya dapat dijangau oleh helicopter. “Kirim rumah sakit lapangan ke tempat-tempat terpencil itu. Dengan helikopter? Iya, helikopter berangkat ke sana untuk mengatasi mereka itu. Hari ini segera dimulai, termasuk bagaimana kita mengirimkan tenaga medis yang langsung bisa bekerja di sana,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Kemudian masalah bahan bakar minyak yang masih menjadi keluhan. Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam mempertanyakan mengenai perolehan BBM yang masih antri. Dilaporkan bahwa karena pasokannya terbatas.
“Karena SPBU nya terbatas. Di kota Palu ada 17 SPBU yang beroperasi sekarang baru 10 dan itupun masih manual. Saya katakan 17 buka, sekarang pemilik SPBU kita kumpulkan untuk membuka SPBU itu,” kata Menk Polhukam Wiranto.
Kemudian mengenai masalah operator yang kurang karena pada mengungsi. Menko Polhukam menginstruksikan agar memberdayakan polisi dan TNI untuk menjadi operator dalam melayani masyarakat. “Sekarang didatangkan 100 operator bahan bakar yang didatangkan dari Jakarta dan dari daerah lain, hari ini sedang datang untuk menggantikan operator yang tidak ada tadi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga mengatakan bahwa ternyata kapal tangker sudah bisa bersandar di Donggala. Dijelaskan, sebelumnya dermaganya di Donggala rusak karena terkena tsunami. Ia memerintahkan agar segera dibangun dermaga baru, jetty sementara untuk bisa kapal tangker bersandar supaya bisa mompa ke depo pertamina di Donggal, sehingga pasokan bahan bakar tidak habis.
“Kalau tidak ada penambahan baru depo itu dalam waktu tiga hari abis, kalau habis nanti gelap lagi gimana? Sehingga sudah ada upaya kita untuk mendatangkan tangker dan sudah sandar ,hari ini bisa memompa ke depo Donggal sehingga berangsur-angsur bisa disalurkan ke Palu dan sebagainya. Karena jalan darat Donggala-Palu sudah tembus. Lalu ada armada tangki-tangki di sana kurang lebih ada 9 yang bisa 4 kali rate, empat kali bolak balik Donggala-Palu,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam mengakui butuh waktu untuk membuat kondisi di Palu normal seperti sebelum gempa dan tsunami. Karena kondisi gawat darurat baru berjalan 6 hari, sedangkan UU menyatakan itu dua minggu.
Menko Polhukam berharap sebelum 2 minggu keadaan bisa normal kembali, meskipun beberapa ramalan menyatakan bahwa butuh waktu sampai satu bulan untuk tanggap darurat supaya bisa masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Tapi kami menginginkan tanggap darurat segera bisa selesai. Ini tentu butuh bantuan dari saudara-saudara sekalian, kepada teman-teman wartawan untuk bisa mengabarkan bahwa pemerintah pusat dan daerah dengan segala perangkatnya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh,” katanya.
“Gempa bumi inikan sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi toh terjadi juga. Maka kita berusaha untuk meringankan beban penderitaan para terdampak dengan segala cara, segala kekuatan, segala yang kita miliki. Tidak perlu kita salah menyalahkan, sana sini kekurangan kita tutup. Tapi yang pasti kita semuanya sudah bekerja keras dengan maksimal, apa yang bisa kita lakukan maka kita sudah lakukan bahkan Presiden sendiri sudah dua kali meninjau di lapangan,” sambung Menko Polhukam Wiranto.
