Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyampaikan bahwa utang yang dianggap menjadi beban moral negara, memiliki dua sisi mata uang. Dirinya menjelaskan, jika utang dikelola dan dipergunakan dengan dasar tanggung jawab, maka akan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Ini (utang) sebagai masalah moral karena setiap defisit yang tumbuh setiap tahunnya, bisa menjadi beban untuk generasi selanjutnya. Tetapi, saya garisbawahi kalau ingin utang bermanfaat berarti pemerintah harus mengatur jumlah defisit setiap tahunnya dalam jumlah yang responsible,” tutur Rizki dalam RDPU Banggar DPR RI dengan Pakar Ekonomi dan Keuangan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Dalam RDPU yang membahas persiapan APBN 2023 yang sehat dan kredibel menuju defisit anggaran di bawah 3 persen tersebut, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan utang pun tetap harus konsisten dibayar agar tidak memberatkan negara dalam waktu jangka panjang. Pembayaran ini menjadi krusial agar pemerintah bisa tetap menjalankan kinerjanya dengan minim hambatan.
“Setiap utang berarti harus dibayar. Kalau misal pembayaran utang tiap tahunnya hutang terus meningkat, berarti itu mendistorsi kemampuan kita untuk belanja di hal-hal lain, apakah itu terkait dengan rumah tidak layak huni, proteksi kepada masyarakat yang most vulnerable,” jelasnya.
Terakhir, legislator dapil Banten I itu menegaskan apabila ingin merampingkan anggaran maka harus dimulai dari permasalahan yang paling sering ditemui. Misalnya, permasalahan tidak efektifnya rantai birokrasi yang dijalankan sehingga mengakibatkan pembengkakan anggaran yang tidak dibutuhkan.
“Tentu kalau kita ingin memulai efisiensi anggaran mungkin ini adalah salah satu sasaran merampingkan birokrasi. Karena menurut saya ini merupakan hal inti yang harus bisa dibenahi.” tegas Anggota Komisi I DPR RI itu. (hn,ts/sf)
