Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, Kota Bandung lebih mudah mengimplementasi Kurikulum Merdeka karena Bandung diuntungkan karena sebagai ibu kota provinsi, selain itu banyak terobosan-terobosan yang telah dilakukan sebelumnya pada sistem pendidikannya. Tetapi bagi daerah yang bukan perkotaan, belum tentu akan sama hasilnya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Oleh karenanya perlu pertimbangan yang cermat dan matang dalam rencana menerapkan Kurikulum Merdeka ini.
“Problem berikutnya yang nanti harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan mereka yang berada di bukan perkotaan. Kita juga tidak bisa memburu-buru harus segera terselesaikan, karena ini ada perubahan paradigma perilaku,” ucap Ledia saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/3/2022). Kunjungan ini guna memantau pelaksanaan dan menyerap aspirasi terkait Kurikulum Merdeka.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyampaikan, perguruan tinggi sebagai institusi yang menghasilkan orang-orang yang kelak berprofesi sebagai guru juga harus mempunyai paradigma. Problem lainnya, tambah Ledia, para penyelenggara pemerintahan daerah. “Ketika di Bandung masih nyambung, bisa mendorong, ada terobosan-terobosan, lantas bagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Juga dengan kondisi ekonomi, sosial ekonomi, demografi itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Karena Indonesia bukan cuma perkotaan, Indonesia ini sangat luas,” ujar Ledia.
Menurutnya, pekerjaan rumah itu seharusnya dilakukan secara bertahap. Lembaga yang ada di kementerian harus di optimalkan agar dapat berkembang dengan lebih baik. “PR-PR ini harus segera diselesaikan oleh kementerian. Tetapi yang cukup berat adalah bagaimana membuat orang tua bisa bersinergi. Karena ketika pembelajaran berbasis project, maka ada penugasan-penugasan pada anak di rumah. Orang tua yang harus support. Orang tua yang punya waktu dengan kemampuan mungkin bisa, tetapi banyak orang tua yang mereka harus bekerja sehingga untuk mensupport anak-anaknya akan menambah pekerjaan mereka ” jelasnya.
Yang juga menjadi problem, sambung Ledia, ketika ini diberikan kepada sekolah swasta, dimana diketahui guru-guru sekolah swasta juga bekerja sambilan lainnya karena penghasilannya tidak memadai, maka akan terjadi kejar-kejaran dalam menjalankan ajaran Kurikulum Merdeka, karena ada target yang harus diselesaikan. Bahkan ada penugasan yang bertambah, tetapi ternyata penghasilan mereka tidak bertambah.
“Komisi X DPR akan membuat Panja Pengawasan Merdeka Belajar. Pekan depan sudah ada penetapannya dan kita juga sudah membicarakan jadwal-jadwalnya. Karena kita harus mengawal. Bagaimanapun juga ini bukan sekadar mengubah perilaku tetapi ini harus dengan kebijakan yang diawali dengan adanya naskah akademis, karena nanti arahnya akan ada perubahan kurikulum,” tutup legislator dapil Jabar I itu. (dep/sf)
