
PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Serah Terima Tukar Menukar Barang Milik Negara (BMN) sebagai bagian dari penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar, disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Total Lahan hingga 835,8 Hektare
Dari total kebutuhan lahan proyek GRR Tuban sekitar 835,8 hektare, seluas 328,8 hektare merupakan lahan BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan. Penyediaan lahan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme tukar menukar BMN sesuai ketentuan yang berlaku, mencakup satu bidang tanah seluas kurang lebih 328,8 hektare serta satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menetapkan nilai wajar objek tukar menukar tersebut sebesar Rp1,6 triliun.
Baca juga:
- Pemanfaatan Lahan Hutan Negara Untuk Pemerataan Ekonomi
- Perhutanan Sosial Jawa Timur: Penggunaan Lahan Hutan Negara bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa pembangunan GRR Tuban bukan sekadar pengembangan fasilitas industri, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur energi membutuhkan kepastian lahan dengan tetap memperhatikan tata kelola kawasan hutan dan prinsip keberlanjutan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kemitraan ini mencerminkan sinergi antarlembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara transparan. Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan bahwa sebagai kompensasi, Pertamina telah merealisasikan barang pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi, mulai dari gedung perkantoran dan rumah negara hingga persemaian serta jembatan.
Erry menambahkan, penyediaan fisik tanah dan bangunan pengganti tersebut telah mencapai 100 persen sejak Agustus 2026. Pertamina menegaskan komitmennya mendukung kesiapan pengembangan GRR Tuban dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Catatan Redaksi. Tukar menukar BMN adalah mekanisme pelepasan kawasan hutan negara untuk kepentingan proyek non kehutanan, dengan syarat pihak yang memakai lahan tersebut mengganti dengan tanah dan bangunan senilai setara di lokasi lain, sehingga total aset negara tidak berkurang. GRR atau Grass Root Refinery berarti kilang minyak dibangun benar benar baru dari lahan kosong, berbeda dari proyek RDMP yang hanya memperbarui kilang yang sudah ada. Status Proyek Strategis Nasional membuat GRR Tuban mendapat prioritas dalam proses perizinan dan penyediaan lahan oleh pemerintah.
Sumber: PT Pertamina (Persero).





