Nusadua, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, selaku ketua panitia nasional, menyatakan Annual Meetings Internasional Montery Fund-World bank Group (AM IMF-WBG) 2018 di Bali lebih hemat dibandingkan gelaran sebelumnya di negara lain.
Sampai saat ini, katanya, panitia hanya menghabiskan sebagian dari dana yang dianggarkan APBN. Anggaran penyelenggaraan di Bali ini Rp855,6 miliar yang berasal dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018. “Total anggaran baru digunakan Rp566 miliar dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp 192,1 miliar,” urai Luhut dalam konferensi pers di Nusa Dua, Nali, Senin (8/10).
Ia mengaku siap menerima para tokoh yang selama ini memberikan kritik terkait dengan anggaran pelaksanaan IMF-World Bank (WB) 2018 di Bali. Ia juga meminta para tokoh jangan mengkritik bila memang tidak tahu informasi yang sebenarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak tegas tudingan Indonesia berniat untuk mendapatkan utang dengan cara menjadi tuan rumah AM IMF-WBG 2018.
“IMF itu tidak akan memberikan utang kepada negara yang tidak mengalami krisis, karena mandate IMF itu memang untuk negara yang krisis, itu pun jika diminta. IMF itu berfungsi seperti layaknya koperasi saja yang memberikan pinjaman sementara untuk menyelamatkan perekonomian anggotanya,” tegas Sri.
Menkeu menegaskan saat ini Indonesia tidak dalam keadaan krisis. “Perbankan kita terjaga dengan sehat, GDP kita masih tumbuh sekitar 5%, defisit APBN menurun, inflasi terjaga rendah, dan moneter stabil. Kami meyakini bila fleksibilitas ekonomi bisa kita jaga, maka kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi global yang terjadi saat ini,” paparnya.
AM IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali pada 8-15 Oktober 2018 merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi. Hadir dalam pertemuan ini lebih dari 34.000 peserta dari 189 negara. Mereka yang hadir adalah pemimpin lembaga keuangan dunia, menteri-menteri yang membidangi urusan ekonomi dan moneter, serta pengusaha-pengusaha dari berbagai sektor.
Indonesia menjadi negara di Asia keempat yang terpilih menjadi tuan rumah, setelah Singapura, Thailand, dan Filipina. Proses pemilihan sebagai tuan rumah dimulai sejak Indonesia mengajukan proposal pada September 2014 hingga penetapan pada kuartal akhir 2015.
