Palembang, Sumatera Selatan: “Peran serta UMKM dalam memanfaatkan peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bukti nyata perwujudan pilar MEA yakni pembangunan Masyarakat yang berorientasi pada rakyat bukan hanya jargon kosong semata,” ujar Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN, Kementerian Luar Negeri.
Pernyataan ini disampaikan pada Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ”Pemanfaatan Kesepakatan Bidang Perikanan di ASEAN sebagai upaya Peningkatan Akses Pasar Perikanan Indonesia ke Asia Tenggara” yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan di Palembang (7/11).
Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar, S.H., M.M. dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang berasal dari pelaku UMKM, SKPD terkait, Pusat Studi ASEAN Universitas Islam Negeri Raden Fatah dan Universitas Sriwijaya, dan sebagainya.
Kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Arif Wibowo, Chief Inland Fiseheries Resources Development and Management Department (IFRDMD), bagian dari South East Asia Development Center (SEAFDEC); Widada Sukrisna A.Pi, MSi, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan; dan Dr. Achmad Purnomo, Staf Ahli Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai narasumber. Acara ini juga menghadirkan Bapak Edi Delima, pelaku UMKM usaha ikan hias yang telah berhasil menembus pasar Asia Tenggara untuk berbagi pengalaman kepada para peserta lainnya.
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Sumsel, dinyatakan perikanan di Sumatera Selatan berpotensi untuk terus berkembang. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup besar adalah sektor perikanan, khususnya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD). PUD Sumatera Selatan memiliki kapasitas yang sangat besar yakni ± 2.5 juta ha dengan produksi sebesar 120 ton tahun 2016.
Perkembangan perikanan, khususnya perikanan darat di Sumatera Selatan ini didukung oleh keberadaan IFRDMD yang memiliki kantor pusat di Palembang, berdiri di atas tanah yang disumbangkan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. IFRDMD berfungsi mengelola dan mengembangkan perikanan dengan cara rasionalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk ketahanan pangan dan kesehatan pangan bagi manusia (food security and safety) melalui transfer teknologi baru, penelitian dan diseminasi, bukan cuma di Sumatera Selatan dan Indonesia namun juga untuk seluruh wilayah Asia Tenggara.
Para narasumber menilai sektor perikanan Indonesia memiliki peluang yang besar dalam memanfaatkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dengan di dorong oleh pemerintah setempat agar produk perikanan Indonesia memiliki standard produk yang tinggi. Kepercayaan pasar terhadap produk perikanan tersebut merupakan modal besar bagi pelaku UMKM untuk memasukkan produknya ke pasar ASEAN.
Tugas UMKM perikanan Indonesia selanjutnya adalah mengembangkan produk olahan perikanan yang memiliki added value yang tinggi, khususnya di Sumatera Selatan yang memiliki banyak jenis olahan seperti kerupuk dan pempek berbahan dasar tulang ikan yang berprotein tinggi.
Terkait pemasaran, disampaikan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan keberadaan –perwakilan-perwakilan RI di luar negeri sebagai penghubung dengan potential buyers maupun investor. Hal ini mencerminkan secara langsung kebijakan luar negeri Indonesia yang membumi bukan hanya jargon kosong semata.
UMKM perikanan Indonesia yang baru berjumlah 60.160 unit memiliki tantangan selain inovasi produk antara lain pengembangan teknologi dan tenaga kerja terampil.
Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan Kegiatan Penyampaian Saran Kebijakan ini, koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, SEAFDEC, SKPD, serta Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Luar Negeri dapat ditingkatkan agar UMKM perikanan Indonesia dapat berdaya saing dan merajai pasar ASEAN.
