Indonesia tengah menjalankan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), kebijakan lintas sektor yang diluncurkan pada akhir 2025 saat Agus Gumiwang Kartasasmita masih menjabat Menteri Perindustrian. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tekanan geopolitik, pergeseran rantai pasok global, digitalisasi, serta tuntutan pengurangan emisi yang menuntut industri dalam negeri lebih tangguh dan mandiri.
Delapan Elemen, Lima Prinsip
SBIN menjadi instrumen teknokratis yang menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menerjemahkan agenda pembangunan industri nasional. Delapan elemen utamanya mencakup ketahanan ekonomi, kemandirian, penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM dan teknologi, hilirisasi, pemerataan melalui industri rakyat dan IKM, reformasi regulasi, hingga pengembangan industri hijau dan biru. Seluruh elemen itu dirangkum dalam lima prinsip: integrasi lintas sektor, penguatan keterkaitan hulu-hilir (backward dan forward linkage), hilirisasi sumber daya alam, pemerataan ekonomi, serta keselarasan dengan lingkungan dan kualitas manusia.
Dari Rantai Pasok hingga Desa Industri
Dalam praktiknya, SBIN mendorong pemetaan rantai pasok berbasis pohon industri, pembangunan koridor industri yang menyatukan fasilitas hulu-hilir dengan logistik dan energi, hingga platform rantai pasok digital untuk menghubungkan pelaku usaha besar dan kecil. Di sisi hilirisasi, kebijakan ini menargetkan kelanjutan investasi dari bahan mentah ke produk jadi, misalnya rantai nikel yang terus berlanjut ke baterai dan kendaraan listrik. Sementara untuk pemerataan, pemerintah mengembangkan Desa Industri berbasis komoditas lokal seperti kelapa, singkong, sagu, dan kakao, serta memperkuat sentra IKM di berbagai daerah, termasuk kawasan 3T.
Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan
SBIN juga mengaitkan penguatan industri dengan agenda lingkungan, antara lain melalui peta jalan dekarbonisasi di sembilan subsektor, efisiensi energi, pengelolaan limbah lewat ekonomi sirkular, dan teknologi penangkapan karbon. Agenda ini berjalan beriringan dengan revitalisasi pendidikan vokasi agar tenaga kerja mampu mengoperasikan teknologi rendah emisi.
Keberlanjutan kebijakan ini turut ditegaskan oleh Sarmuji, yang kini menjabat Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam acara serah terima jabatan pada 2 Oktober 2026, Sarmuji menyatakan akan melanjutkan dan memperkuat fondasi SBIN yang telah dirintis pendahulunya, mengingat industrialisasi membutuhkan komitmen politik jangka panjang yang tidak terputus oleh pergantian kepemimpinan.
Catatan Redaksi. Pohon industri adalah pemetaan yang menunjukkan keterkaitan satu komoditas dari bahan mentah hingga produk turunannya, misalnya nikel yang bisa diolah menjadi baterai lalu kendaraan listrik. Backward linkage berarti industri hilir menarik tumbuhnya pemasok bahan baku di hulu, sementara forward linkage berarti sebaliknya, hasil tambang atau pertanian didorong diolah lebih jauh di dalam negeri sebelum diekspor, bukan dijual mentah seperti pola lama.
Sumber: PT Digivla Indonesia.
