
Pengakuan hak atas tanah dan wilayah perairan bagi perempuan pesisir serta masyarakat adat dinilai masih terpinggirkan dalam kebijakan pertanahan, kelautan, dan tata ruang di Indonesia. Tanpa kepastian hak yang responsif gender ini, kedaulatan pangan nasional disebut berada dalam ancaman serius.
Hal tersebut disampaikan dalam forum publik bertajuk “Lingkar Temu Tenurial: Kepastian Ruang Hidup Masyarakat Pesisir yang Responsif Gender untuk Kedaulatan Pangan”. Forum ini digelar oleh Landesa Indonesia berkolaborasi dengan Program Studi Kajian Gender Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Laut
Para pakar, akademisi, aktivis, serta perwakilan perempuan pesisir yang hadir menyoroti ketimpangan penguasaan lahan dan wilayah tangkap laut di kawasan pesisir yang terus memperlebar jurang kemiskinan. Kelompok rentan, khususnya perempuan nelayan dan perempuan adat, dinilai paling terdampak oleh ketimpangan tersebut.
Dalam forum itu, para peserta menyerukan perlunya integrasi nyata antara tiga agenda besar: kepastian tenurial, kesetaraan gender, dan kedaulatan pangan nasional. Ketiganya dipandang tidak bisa dipisahkan jika pemerintah ingin memperkuat ketahanan pangan dari wilayah pesisir dan adat.
Catatan Redaksi. Hak tenurial adalah pengakuan hukum atas penguasaan dan pengelolaan lahan atau wilayah perairan, termasuk siapa yang berhak menggarap, menangkap ikan, atau mewarisi akses atasnya. Tanpa pengakuan ini, perempuan pesisir yang sehari-hari mengolah hasil laut atau tambak kerap tidak tercatat sebagai pemegang hak, sehingga sulit mengakses bantuan, kredit, atau perlindungan saat terjadi konflik lahan maupun proyek tata ruang baru. Itulah sebabnya kepastian tenurial dipandang berkaitan langsung dengan kedaulatan pangan, karena stabilitas akses terhadap sumber daya pesisir menentukan kelangsungan produksi pangan dari laut dan darat.
Sumber: Landesa Indonesia.





