Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas mengatakan untuk meminimalisir gangguan keamanan di Provinsi Papua dapat melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan penggalangan dan agama, yang didukung dengan sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah. Membangun komunikasi yang baik, dinilai mampu mencegah berkembangnya isu provokasi yang berujung pada aksi teror terhadap aktivitas pemerintahan dan masyarakat yang dilakukan sekelompok orang hingga menimbulkan keresahan.
Hal ini disampaikan Yan Permenas usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Pangdam Cenderawasih yang diwakili oleh Irdam Brigjen TNI Wachid Apriliyanto beserta jajarannya di Markas Kodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua, Senin (11/10/2021).
“Sebenarnya (dalam penanganan konflik Papua), semua pendekatan sudah dilakukan, tetapi perlu dipertegas dengan pendekatan hukum, kemudian pendekatan penggalangan, sehingga masyarakat kita lebih tertib. Termasuk sinergi pemerintah daerah dan TNI/Polri ya, baik tingkat provinsi sampai kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat desa. Sehingga masyarakat kita bisa terkonsolidasi, terbangun komunikasi yang baik untuk meredam berbagai macam aksi provokasi yang mengakibatkan kegiatan teror-meneror,” jelas Yan Permenas.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa penyelesaian konflik di Papua harus diawali dengan mengetahui akar masalahnya atau keinginan baik secara personal maupun kelompok. Selain itu, baik pemda maupun aparat TNI/Polri dan lembaga masyarakat adat juga harus berpartisipasi melakukan sosialisasi secara masif mengenai pesan pembangunan yang dilakukan dan akan dilakukan pemerintah, serta aksi sadar hukum guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari aksi provokasi.
“Bagian penting yang bisa menyelesaikan persoalan di Papua, untuk mengetahui dasar dan akar masalah apa yang mereka inginkan secara personal maupun kelompok. Nah kalau itu bisa dilakukan saya yakin suatu saat Papua ini bisa terkelola dengan baik, telekomunikasi juga baik melalui pemerintah dan TNI Polri tapi juga lembaga lembaga masyarakat adat yang aktif untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan pembangunan,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Papua ini.
Yan Permenas menyayangkan minimnya jumlah media di Papua, yang mengakibatkan mudahnya isu provokasi berkembang di masyarakat. Ia pun mendorong hal ini menjadi perhatian pemda dan aparat dengan memanfaatkan media sosial untuk mempercepat penyebaran informasi, sehingga informasi yang beredar di masyarakat dapat berimbang. Diharapkan hal ini dapat menekan angka kriminalitas dan ancaman gangguan dan membuat Papua lebih kondusif.
“Di Papua ini karena kurangnya media akhirnya provokasi itu lebih cepat masuk ke masyarakat. Tapi kalau media komunikasi, media sosial ini sudah sangat aktif mungkin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang dengan demikian kita bisa menekan angka kriminalitas, dan ancaman gangguan di Papua. Jadi kita berharap suatu saat Papua kondusif dan tidak terjadi gesekan juga dengan TNI dan Polri,” harapnya. (nap/sf)
