
Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Ojol) Garda Indonesia menyatakan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini disampaikan menyusul proses pergantian Wapres setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menilai Dasco memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman politik, dan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pengalaman Dasco dalam menjembatani kepentingan pemerintah, parlemen, dan masyarakat menjadi modal penting bagi calon Wakil Presiden berikutnya.
Perhatian pada Pekerja Sektor Informal
Igun menyampaikan bahwa komunitas ojol berharap sosok Wakil Presiden mendatang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memberi perhatian lebih besar pada kesejahteraan pekerja, termasuk pengemudi transportasi daring. Ia menilai Dasco telah teruji selama mendampingi Prabowo di Partai Gerindra maupun dalam perannya sebagai pimpinan DPR.
Nama Dasco mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut bersifat sepihak dan menjadi dasar penetapan kekosongan jabatan Wapres, tanpa memerlukan persetujuan MPR.
Sesuai Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden akan mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. Dalam proses ini, dukungan terhadap Dasco juga datang dari sejumlah kader Gerindra, anggota DPD, dan organisasi masyarakat. Garda Indonesia menyebut momentum ini sebagai kesempatan untuk mendorong kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja sektor informal.
Catatan Redaksi. Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wapres kosong, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang, berbeda dari pemilihan presiden-wapres lewat pemilu langsung. Mekanisme ini pernah dipakai saat pergantian Wapres era BJ Habibie, dan kini berlaku karena pengunduran diri dianggap sah secara sepihak tanpa perlu persetujuan MPR terlebih dahulu.
Sumber: Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia.


