Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menjalin kerja sama dengan Majelis Ekonomi Bisnis Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka peluncuran program RumahMu. Penandatanganan berlangsung di Hotel Best Western, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Majelis Ekonomi Bisnis PP Muhammadiyah, Fatah, bersama perwakilan BP Tapera, dengan didampingi Muhajir Effendy dan Ketua Program RumahMu, Achmad Mirza.
Perluas Akses Pembiayaan Perumahan
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh hunian layak dan terjangkau. Ia menilai jaringan organisasi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi kekuatan untuk memperluas edukasi dan informasi program pembiayaan perumahan kepada masyarakat.
Sid berharap kolaborasi dengan Muhammadiyah dan mitra perbankan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi ditindaklanjuti dengan koordinasi dan sosialisasi konkret di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah rumah yang tersalurkan, tetapi juga dari semakin luasnya kesempatan masyarakat mengakses hunian terjangkau.
Capaian Penyaluran FLPP
Sebagai gambaran capaian program, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional per 12 November 2026 telah mencapai 205.450 unit rumah dengan total nilai pembiayaan Rp25,6 triliun. Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 3.850 unit rumah dengan total nilai pembiayaan Rp481,7 miliar.
Catatan Redaksi. FLPP adalah skema subsidi bunga KPR dari pemerintah yang membuat angsuran rumah bersubsidi lebih rendah dari bunga pasar, biasanya dengan bunga tetap sekitar 5 persen sepanjang tenor. BP Tapera sendiri adalah lembaga yang mengelola dana tabungan perumahan wajib pekerja untuk disalurkan sebagai pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kerja sama semacam ini lazim dilakukan dengan organisasi masyarakat berjaringan luas seperti Muhammadiyah agar informasi program subsidi menjangkau calon penerima di daerah yang sulit diakses lembaga pembiayaan secara langsung.
Sumber: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
