Sepuluh perwakilan dari kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kota Tawaramoto, Jepang, pada 10 November 2026. Kunjungan ini bertujuan mempelajari langsung bagaimana kota kecil tersebut mengelola sampah warga sekaligus melibatkan publik dalam pengambilan keputusan daerah.
Rombongan dipimpin oleh Dr. T.R. Fahsul Falah, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Anggota lain berasal dari BPSDM Kemendagri, Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah Pringsewu, Jawa Timur, Lampung Utara, Pekalongan, serta Yayasan Nusantara Sejati. Agenda ini merupakan bagian dari program Study Visit on Program Review in Japan yang difasilitasi lembaga kebijakan Koso Nippon (Japan Initiative) bersama Yayasan Nusantara Sejati, dalam kerangka Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) tahun anggaran 2026.
Sistem Pilah Sampah 12 Jenis
Wali Kota Tawaramoto, Toyomi Takatori, menyambut delegasi dan memaparkan sistem pengelolaan sampah kota yang mewajibkan warga memilah sampah rumah tangga menjadi 12 kategori berbeda. Rombongan juga diajak meninjau langsung area daur ulang (recycle corner) milik kota tersebut.
Dewan Warga Jadi Kunci Partisipasi
Selain soal sampah, diskusi juga menyoroti dewan warga (resident council) yang anggotanya dipilih secara acak untuk membahas pemanfaatan lantai satu kantor kecamatan. Hampir seluruh usulan dewan warga, termasuk pembentukan ruang pakai-ulang, area daur ulang, dan kotak pengumpulan barang elektronik kecil, diterima dan dijalankan pemerintah kota. Menurut Takatori, pemilihan anggota secara acak efektif mencegah konflik kepentingan sehingga usulan lebih mudah diterima publik.
Saat ini Pemerintah Kota Tawaramoto juga membuka kesempatan bagi warga untuk mengajukan proposal visi pembangunan kecamatan untuk 10 tahun mendatang, yang akan menjadi salah satu rujukan perencanaan kota. Delegasi berharap pengalaman ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan yang lebih partisipatif di Indonesia.
Catatan Redaksi. Pemilihan anggota dewan warga secara acak dikenal sebagai sortisi, praktik demokrasi deliberatif yang juga digunakan di berbagai negara untuk membentuk majelis warga. Berbeda dari pemilu yang rawan kampanye dan lobi, sortisi membuat siapa pun berpotensi terpilih sehingga usulan yang muncul dianggap lebih bebas dari kepentingan tertentu. Pemilahan sampah hingga 12 jenis di Jepang sendiri memudahkan tiap jenis material diproses dengan metode daur ulang yang berbeda-beda.
Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Yayasan Nusantara Sejati.
