Hari keempat Bali Tech Week 2026 (BTW 2026) di Bali Beach Convention Center, Sanur, menyoroti tantangan besar di balik ambisi kecerdasan buatan (AI) Indonesia: bagaimana memastikan investasi infrastruktur digital benar-benar menghasilkan kemandirian teknologi dan manfaat ekonomi yang merata. Agenda hari itu mencakup Sovereign Tech Summit, Digital Economy Policy Forum, dan sesi AI for All.
Kapasitas Komputasi Jadi Kunci Kedaulatan Digital
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak cukup diukur dari penyimpanan data di dalam negeri, tetapi juga butuh kapasitas komputasi, tenaga ahli, dan rantai pasok industri teknologi. Saat ini kapasitas pusat data Indonesia diperkirakan baru 580 megawatt, dengan target naik menjadi 1,3 gigawatt pada 2027-2028, meski persaingan regional seperti Malaysia dilaporkan sudah lebih unggul. Dari diskusi ini lahir empat komitmen tindak lanjut: kajian infrastruktur nasional dalam 30 hari, proyek percontohan adopsi teknologi bersama BUMN dan UMKM, penguatan talenta AI lewat kolaborasi kampus-industri, serta harmonisasi regulasi termasuk untuk layanan satelit orbit rendah.
Infrastruktur Butuh Permintaan Komersial Nyata
Dari sisi industri, NeutraDC selaku unit bisnis pusat data TelkomGroup mengingatkan bahwa investasi besar pada pusat data dan layanan komputasi awan tidak otomatis melahirkan inovasi domestik tanpa permintaan nyata dari perusahaan Indonesia. Sementara itu, Digital Economy Policy Forum membahas kerangka ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), arus data lintas negara, dan tata kelola digital, dengan kesimpulan bahwa kedaulatan teknologi perlu berjalan seiring keterbukaan pasar agar perusahaan lokal tetap bisa berekspansi ke kawasan ASEAN.
AI untuk UMKM dan Masyarakat yang Tertinggal
Sesi AI for All menyoroti kesenjangan adopsi AI yang masih tajam: baru sekitar 15 persen usaha kecil di Indonesia menggunakan AI, dibandingkan 63 persen pada perusahaan besar. Padahal, peningkatan adopsi AI oleh UMKM diperkirakan bisa menyumbang sekitar Rp910 triliun atau 3,8 persen dari PDB nasional. Panel yang dimoderatori Bambang Cahyo Susilo (Eratani) dan menghadirkan peneliti CSIS Indonesia, pendiri ICT Watch, serta CEO Protean International DMCC itu menekankan pentingnya infrastruktur publik digital yang dapat dipercaya agar perempuan, pekerja muda, usaha informal, dan masyarakat di luar Jawa tidak tertinggal dalam transformasi digital.
Rangkaian diskusi hari keempat ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ambisi AI Indonesia bukan sekadar jumlah pusat data yang dibangun, melainkan sejauh mana teknologi tersebut benar-benar menciptakan produktivitas, lapangan kerja, dan kemakmuran bagi perekonomian secara luas.
Catatan Redaksi. Kapasitas pusat data yang diukur dalam megawatt sebenarnya menggambarkan daya listrik yang bisa ditampung untuk server, bukan luas bangunan, karena konsumsi energi server dan sistem pendinginnya jadi penentu utama skala sebuah data center. Sementara itu, DEFA adalah kerangka kerja sama digital ASEAN yang mengatur aturan main arus data, pembayaran, dan transaksi daring antarnegara anggota, sehingga perusahaan teknologi lokal bisa beroperasi lintas batas tanpa terganjal aturan yang berbeda-beda di tiap negara.
Sumber: Indonesia Economic Forum dan Bali Tech Week 2026.
