Negara-negara pemilik hutan hujan tropis terbesar di dunia, termasuk Indonesia, masih mengucurkan subsidi triliunan rupiah untuk sektor yang berisiko merusak lingkungan. Isu ini menjadi sorotan dalam diskusi pendukung Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pekan ini.
Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan, Giorgio Budi Indrarto, mengatakan hanya sedikit negara pemilik hutan hujan tropis yang berkomitmen mengurangi anggaran subsidi yang merusak alam. Sebaliknya, dana justru banyak dikucurkan untuk mendukung perkebunan dan industri ekstraktif yang memicu deforestasi. “Pemerintah memegang uangnya tetapi bergerak ke arah yang salah,” ujarnya.
Lahan Konservasi Beririsan dengan Konsesi
Analisis spasial MADANI Berkelanjutan menemukan 5,9 juta hektare area konservasi kunci berada dalam kawasan konsesi, dengan 2,12 juta hektare di antaranya merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Pangan dan Energi. Kondisi ini berkaitan dengan besarnya subsidi untuk pengembangan biodiesel dan hilirisasi perkebunan. MADANI memperkirakan perluasan pencampuran biodiesel dari B40 menjadi B50 membutuhkan lahan 4,1 hingga 11,2 juta hektare, dengan insentif fiskal mencapai Rp50,3 triliun berdasarkan Laporan Tahunan 2025 Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Giorgio mengakui subsidi merupakan isu sensitif karena kerap terkait kebijakan politik dan ekonomi. Namun ia menegaskan pemerintah perlu berani mereformasi pemberian subsidi demi melindungi keanekaragaman hayati, sejalan dengan Target 18 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal yang mewajibkan penghapusan atau reformasi insentif merugikan biodiversitas senilai minimal US$500 miliar hingga 2030. Indonesia telah memetakan target tersebut ke dalam Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045.
Dari Kolombia, antropolog dan konsultan Foundation for Conservation and Sustainable Development (FCDS), Liliana Duica Amaya, menyoroti dukungan besar pemerintah untuk sektor pertanian yang mendorong penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan, mencemari saluran air, serta memperluas lahan pertanian monokultur ke kawasan hutan. Sementara itu, Direktur Institute of Socioeconomic Studies (INESC) Brasil, Carolina Alves, mengungkap bahwa subsidi untuk bahan bakar fosil di negaranya lebih dari dua kali lipat dibanding subsidi energi terbarukan. “Tantangan terbesar bukan soal mencari lebih banyak uang untuk alam, tapi bagaimana menghentikan aliran dana yang justru mempercepat kehancurannya,” kata Carolina.
Catatan Redaksi. B50 adalah rencana menaikkan campuran biodiesel sawit dalam solar dari 40 persen (B40) menjadi 50 persen, sehingga kebutuhan lahan sawit ikut membesar dan subsidinya berkaitan langsung dengan tekanan terhadap hutan serta kawasan konservasi. Target 18 dalam Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal adalah komitmen negara-negara di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati untuk memangkas atau mengalihkan subsidi yang merugikan alam, bagian dari kesepakatan global 2022 yang lahir sebagai respons atas krisis kepunahan spesies.
Sumber: MADANI Berkelanjutan dan JustCOP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim).
