Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan ekosistem perumahan nasional, mulai dari integrasi data, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan regulasi, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sinkronisasi Data dan Regulasi Baru
Maruarar mengatakan penguatan teknologi informasi dan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu fokus utama pembenahan sektor perumahan agar program-program yang ada dapat disalurkan lebih tepat sasaran. Ia juga menyebut kementeriannya tengah menyusun Undang-Undang Perumahan yang akan mengintegrasikan aspek data, lahan, pembiayaan, hingga koordinasi antarlembaga, dengan masukan dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan tersebut.
Optimalisasi Lahan dan Perlindungan Konsumen
Selain soal data dan regulasi, Kementerian PKP juga tengah menjajaki optimalisasi pemanfaatan tanah negara untuk perumahan rakyat, berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, serta skema kerja sama dengan sektor swasta lewat program CSR. Maruarar turut menegaskan komitmen memperkuat perlindungan konsumen, termasuk mengawal penyelesaian pengaduan masyarakat terkait proyek perumahan bersama pengembang dan instansi terkait.
Capaian Penyaluran FLPP
Sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan nasional, BP Tapera mengelola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp13,9 triliun, didukung 37 bank penyalur, 21 asosiasi pengembang, dan 11.893 pengembang yang tersebar di 9.841 perumahan di 35 provinsi serta 384 kabupaten/kota.
Sumber: Siaran pers BP Tapera.
