Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komunitas Bela Indonesia (KBI) menggelar seminar nasional peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Dies Natalis ke-59 Duta Wacana pada hari Kamis, 28 Oktober 2021. Acara yang mengambil tema “Dari Yogyakarta Songsong Demokrasi Indonesia 2024” ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Seminar Didaktos UKDW dan dapat disaksikan secara langsung melalui Zoom Meeting dan Kanal Youtube UKDW Yogyakarta.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut Rektor UKDW Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (KABINDA) DIY Brigjen Pol Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H, M.Si, dan Koordinator KBI Yogyakarta KH. Benny Susanto, S.Ag., M.Si. Sementara itu, Ketua KPU RI Ilham Saputra, S.I.P menyampaikan keynote speech lewat Zoom Meeting. Turut hadir dan memberikan sambutan pada acara tersebut Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan dan Presidium KBI Yogyakarta Murtiyono Yusuf yang bertindak sebagai moderator.
Pada kesempatan tersebut Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D memaparkan materi tentang Kampus Kebhinekaan Demokrasi Indonesia, dimana kampus merupakan rumah kebhinekaan yang demokratis karena seseorang mulai terbiasa berpikir logis dari kultur akademik yang dibangun di bangku perkuliahan. “Di dalam kampus, mahasiswa akan menemukan benih kebhinekaan karena mereka mulai berinteraksi satu sama lain dengan latar belakang suku, ras, agama, dan kebudayaan yang beragam. Mahasiswa perlu dibekali dengan kualitas karakter tentang bagaimana beradaptasi pada lingkungan yang dinamis, literasi dasar atau life skills tentang bagaimana menerapkan keterampilan dasar sehari-hari, dan kompetensi tentang bagaimana memecahkan masalah kompleks,” tuturnya.
Sementara itu, Brigjen Pol Dr. Andry Wibowo, S.I.K., M.H, M.Si. menyampaikan bahwa demokrasi dalam bentuk pemilu adalah jembatan memajukan negara. Brigjen Pol Andry Wibowo melihat demokrasi sebagai sistem universal yang lahir sejak dahulu. “Para pemikir merumuskan demokrasi untuk menjembati masalah-masalah relasi antara penguasa dengan rakyat. Namun, jika dilihat dari kacamata ahli filsuf barat terkemuka Socrates, perlu adanya ruang kritis demokrasi dengan cara membiasakan masyarakat maupun calon pemimpin untuk sama-sama melek intelektual. Butuh suatu skill yang kompeten agar masyarakat bisa memilih mana calon pemimpin baik itu level terendah hingga tertinggi, yang amanah serta mampu menyelesaikan persoalan publik,” ungkapnya.
Selanjutnya KH. Benny Susanto, S.Ag., M.Si. mengatakan secara filosofis, partisipasi, pemantauan, pengawasan partisipatif menjadi keniscayaan sistem demokrasi. Tanpa partisipasi, jika hanya dilakukan oleh KPU, Bawaslu akan membuka ancaman bagi demokrasi. “Kepercayaan kita terhadap demokrasi Pancasila harus kita jaga dan kita rawat,” katanya.
Sedangkan Ilham Saputra, S.I.P menyampaikan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pada tahun 2024 nanti Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dalam tahun yang sama. Persiapan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung, sampai ditetapkan waktu penyelenggaraan itu sendiri. KPU sedang melakukan integrasi terhadap semua sistem informasi yang ada. “Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu merupakan hal penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada,” pungkasnya.
