Seminar Online Pascasarjana Stiami – CPPS- APPERTI: Tidak Akan Ekonomi Kita Runtuh Jika TKA Tidak Diizinkan Masuk Sekarang!

49

Utamakan penyemalatan rakyat dari virus Corona, yang lain bisa ditunda. Berikut pandangan pengusaha sosial Sandiaga Uno dan para pakar ekonomi tentang the new normal Indonesia.

Tidak juga menurunnya kurva korban Covid-19 dan potensi krisis yang menyertainya menarik perhatian pengusaha sosial Sandiaga S. Uno, BBA, MBA. Dalam keadaan seperti ini menurutnya yang terpenting adalah kita fokus pada upaya penanganan Covid-19, bukan yang lain.

 

Pendiri Saratoga Investama Sedaya ini mengaku kaget, karena ketika beberapa waktu lalu melakukan rapid test di Bandara Soekarno Hatta terhadap 80 WNI yang ada di sana, hasilnya negative semua. Lalu kemudian ada kebijakan membuka kembali kedatangan WNA dan ditemukan kasus positif corona. Kita juga mendengar berita diberikannya izin masuk kembali kepada TKA asal China ke Indonesia baru-baru ini.

“Khususnya khususnya mengenai tenaga kerja asing (TKA), kita harusnya menyelamatkan nyawa kita dulu, kemanusiaan kita dulu. Kalau kegiatan kita saja dibatasi, apalagi yang dair mancanegara seharusnya. Ini harusnya kita ingatkan bahwa yang terpenting adalah penanganan Covid 19, yang lain-lain bisa kita tunda, tidak akan runtuh ekonomi kita kalau TKA itu tidak diberikan izin masuk sekarang. Mari kita tunda, bersabar sampai keadaan sudah lebih kondusif”, kata Sandiaga Uno dalam Seminar Nasional Online Seri Covid-19, “The New Normal Indonesia: Forecast Ekonomi, Binis, dan Sosio Politik”, Rabu, 13 Mei 2020, pukul 13.00-15.00 WIB.

 

Seminar ini diadakan oleh Pascasarjana Institut STIAMI, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), dan Center for Public Policy Studies (CPPS). Dalam seminar yang diikuti lebih dari 500 orang ini, bertindak sebagai moderator adalah Dr. Taufan Maulamin, Direktur Pascasarjana Institut STIAMI.

Terkait topik seminar ini, Bang Sandi, sapaan akrabnya, menilai, new normal yang tadinya sekadar teori, kini jadi kenyataan.  New normal adalah istilah dalam bisnis dan dan ekonomi yang mengacu pada krisis keuagan di 2007-2008, lalu resesi global 2008-2012. Dunia bisnis dan ekonomi mengalami transformasi, bahwa mereka harus beradaptasi terhadap kondisi realita terkini. Lalu berkembang istilahnya ke di bidang lain, tidak hanya ekonomi, juga juga sosial dan politik.

“Untuk melawan Covid, kita memasuki era new normal, ini realita baru yang akan menjadi equilibirium baru, dan equilibirium ini akan mengharuskan ekonomi kita lebih mandiri dan berdasarkan kebutuhan bukan keingingan”, kata Bang Sandi menjelaskan.

 

Publik Terus Dibuat Bingung

Kebijakan pemerintah lemah seperti terlihat pada kontroversi jajaran pemerintah yang membuat publik bingung sehingga arahan kebijakan tidak efektif.

Hal ini dikatakan Prof. Dr. Didik Junaedi Rachbini, Ekonom Senior INDEF mengutip sebuah riset dari LP3ES. “Setidaknya, ada 37 pernyataan yang blunder sesuai analisa konten. Hasilnya, riset INDEF dari setengah juta percakapan di media sosial mayoritas negatif, ada masalah leadership karena anak buah kocar kacir”, kata Prof. Didik ketika menjadi narasumber dalam seminar ini.

 

Lalu, apa yang harus dilakukan? Prof. Didik menyarankan beberapa hal. Pertama, perbaiki kepemimpinan dalam kebijakan mengatasi COVID-19 ini. Kebijakan kesehatan yang utama dan sebagai pondasi kebijakan lainnya, ekonomi, sosial, industri, dan lain-lain. Kedua, perbaiki komunikasi publik dalam kebijakan, hindari kontroversi dan blunder. Jajaran Pemerintah harus solid di bawah kepemimpinan yang baik.

Ketiga, kepempimpinan ekonomi (economic leadership) harus diarahkan pada kebijakan fiskal yang efisien, menghindari kontroversi kenijakan yang tidak punya basis akademik (politik cetak uang, utang tidak terukur, dan lain-lain). “Keempat, kebijakan keamanan pangan penduduk. Kelima, membangun infrastruktur digital, internet untuk menopang kegiatan ekonomi yang masih mungkin selama pandemic”, kata Prof Didik menjelaskan.

 

Ancaman Krisis Sosial dan Ekonomi

Pakar lain, Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP, M. Si, Pengajar Pascasarjana Institut STIAMI, melihat ancaman kemiskinan dan instabilitas keamanan di masyarakat gegara pandemic ini. “Potensi pertambahan penduduk miskin akibat pandemi Covid-19 ini mencapai 5,1 – 12,2 juta orang,’ kata Prof Mulyadi mengutip.

Dimensinya adalah kemiskinan, modal sosial, dan krisis sosial di masyarakat. Hal ini akan membawa fragmentasi sosial di masyarakat dan krisis politik. Untuk memitigas krisis sosial di masyarakat, Prof. Mulyadi menyarankan pengelolaan risiko. “Validasi data rumah tangga dan perusahaan terdampak virus Covid-19. Pemerintah memberikan stimulus kepada rumah tangga dan perusahaan yang terdampak oleh krisis. Pupuk solidaritas sosial di antara sesama warga. Dan, tingkatkan ketertiban dan keamanan melalui pendekatan persuasif”, kata Prof. Mulyadi menjelaskan.

Zalora, Nike, BPSDM PUPR, Vivo, STIAMI, Kemenkes RI, Inspirational Video, Motivational Video