Jakarta (06/03) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didamping Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise melakukan dialog dengan perempuan arus bawah di Istana Negara, Jakarta (06/03).
16 perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hadir sebagai tokoh perempuan inspirasi. Memberi sambutan di awal dialog, Menteri Yohana menyemangati dan mendorong aktifis dan organisasi masyarakat untuk terus memperjuangkan hak para perempuan Indonesia.
“Suatu negara belum dikatakan maju kalau perempuan di dalamnya belum berada di garis aman. Perjuangan perempuan dalam mewujdukan kesetaraan gender masih panjang, terutama dalam mencapai target SDGs. Perempuan dan laki-laki sudah harus berjalan bersama, setara. Kita bangkit menggunakan potensi kita. Kita harus membangkitkan semangat dan potensi perempuan untuk membangun bersama memperkuat bangsa,” ujar Menteri Yohana.
Di hadapan ratusan tokoh dan aktifis perempuan, Presiden Joko Widodo mengaku bangga dan mengapresiasi kerja-kerja sosial yang memperhatikan perempuan. “Perjungan dan pemaparan dari ibu-ibu aktivis yang banyak berkaitan dengan ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, KDRT dan lain-lain, saya pikir itu adalah prestasi yang masih diharapkan dari perempuan-perempuan Indonesia. Saya merasakan, betapa perjuangan ibu dalam mendidik dan menopang ekonomi keluarga sangat berarti. Saat ini, pemerintah punya banyak program ekonomi mikro bagi perempuan yang diharapkan dapat menopang kehidupan keluarga dan meningkatkan peran ekonomi perempuan,” jelas Presiden Joko Widodo.
Mengangkat tema ‘Bersama Memperkuat Bangsa’, pertemuan yang dirancang bersama oleh Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2019 nanti.
Beberapa tokoh perempuan yang berkesempatan dialog dengan Presiden Joko Widodo, menceritakan pergerakan mereka berasal dari keresahan dan kepedulian terhadap kondisi kaum perempuan disekitarnya. Saraiyah, Ketua Sekolah Perempuan Lombok Utara misalnya, berbagi kisahnya mendampingi kasus KDRT yang terjadi pasca gempa Lombok. Ia menginisiasi dibuatnya peraturan tertulis tentang perlindungan perempuan dan anak di pengungsian guna mencegah kekerasan kembali terjadi.
“Kepada Bapak Presiden kami minta terus mengupayakan hak dan perlindungan para perempuan. Kami juga berharap peraturan yang tidak tumpang tindih. Misalnya antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak yang bersinggungan antara batas usia menikah dan usia anak. Kami terkendala dalam menekan perkawinan usia anak. Secara, anak masih belum siap diri dan ekonominya,” terang Saraiyah.
Usai berdialog dan mendengarkan cerita beberapa aktivis perempuan, Presiden Joko Widodo mendorong seluruh perempuan dan aktivis peduli perempuan untuk terus bekerja bersama pemerintah membangun potensi perempuan. “Saya keliling ke daerah-daerah dan melihat betapa pekerjaan besar masih banyak, terutama dalam pemberdayaan perempuan yang harus diselesaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu, terutama oleh aktifis-aktifis yang dekat dengan masyarakat,” tambah Presiden Joko Widodo.
