Bandung, 20 Juli 2020 – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya masing-masing hingga menimbulkan hasil yang signifikan.
Kemampuan memimpin perubahan itulah yang akan menentukan keberhasilan peserta dalam mengikuti pelatihan. Dengan demikian pembaharuan PKN Tingkat II diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.
Pernyataan di atas disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui konferensi video dari Jakarta pada pembukaan pelatihan yang dilaksanakan secara daring oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Senin (20/7).
Selanjutnya, Sugiyartanto mengatakan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi masih banyak sekali program-program yang harus ditingkatkan, mulai dari regulasi hingga penguatan kapasitas organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran. Pemimpin birokrasi dalam hal ini wajib memiliki kompetensi sosial kultural dalam menjalin komunikasi dan kerjasama secara produktif dengan para pemangku kepentingan.
Sesuai dengan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan Pemimpin Tinggi Pratama memainkan peran sebagai role model yang memberikan inspirasi bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional. Untuk membentuk sosok pemimpin tinggi pratama seperti itu diperlukan penyelenggaraan pelatihan yang inovatif yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya.
PKN Tingkat II yang berlangsung pada 20 Juli s/d 11 Oktober 2020 tersebut diikuti oleh 34 peserta. Sugiyartanto berpendapat, kunci sukses dalam mengikuti PKN Tingkat II, adalah menjaga kesehatan selama pelatihan. Dengan kesehatan yang terjaga dengan baik, maka seluruh peserta diharapkan bisa lulus dengan hasil yang terbaik.
PKN Tingkat II itu sendiri merupakan yang ke empat kalinya setelah yang pertama ke dua, ke tiga dilaksanakan pada 2017, 2018, dan 2019.
Sebelumnya, BPSDM Kementerian PUPR melalui Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung berhasil memperoleh penilaian akreditasi B dari LAN sebagai penyelenggara PKN Tingkat II secara mandiri.
Pada PKN Tingkat II ini Sugiyartanto tidak hanya menyampaikan pidato pembukaan, tetapi juga menyampaikan materi umum. Selama 60 menit Sugiyartanto menyampaikan materi mengenai Kebijakan Pengembangan SDM, kebijakan, serta pengembangan karir ASN PUPR. Ia mengemukakan, pengelolaan SDM yang terencana dan terarah, dalam mewujudkan SDM yang profesional, mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Saat ini, Birokrasi harus mampu menjawab segala tantangan yang timbul akibat perkembangan pesat teknologi melalui reformasi birokrasi yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas ASN. Peran strategis ASN sebagai pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia menuntut ASN untuk tidak hanya melibatkan perubahan perilaku, tetapi juga menyangkut pengambilan-pengambilan keputusan secara profesional yang berdampak pada terlaksananya reformasi birokrasi. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas guna menciptakan ASN yang profesional sebagai penggerak utama keberhasilan pembangunan nasional melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.
BPSDM PUPR dalam hal ini telah menyiakan berbagai sistem dalam membangun SDM Aparatur PUPR, dimana Pusat dan Balai Pengembangan Kompetensi sebagai unit pembangun dan pendorong ASN PUPR dalam mengembangkan talenta dan karier.
Selain itu, BPSDM PUPR juga telah mengadaptasi berbagai kemajuan teknologi dalam rangka berinovasi untuk memberikan pendidikan dan pelatihan jarak jauh, sehingga seluruh ASN PUPR akan dengan mudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN) Adi Suryanto, mengatakan PKN Tingkat II secara klasikal merupakan momentum penting bagi semua pihak terkait, karena bisa menjadi pendorong untuk selalu produktif selama masa pandemi Covid-19 yang masih belum usai.
Adi mengungkapkan, beberapa BPSDM daerah banyak yang mengundurkan diri, karena tidak siap menyelenggarakan kegiatan diklat secara full e-learning, terlebih secara klasikal. Tidak seperti BPSDM PUPR yang mampu melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Lion Air Group, Vivo, DISRUPTO Fest 2020, Signify, BPSDM PUPR, H3C, PT. ECS Indo Jaya, Inspirational Video, Motivational Video
