Perum Bulog Diharapkan bisa Bersinergi dengan Badan Pangan Nasional

Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mengatakan, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN) disampaikan bahwa penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional diputuskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional. Oleh sebab itu Fraksi Partai Gerindra meminta agar Perum Bulog dapat bersinergi dengan BPN.

“Salah satu persiapan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan tugas dari BPN adalah kolaborasi dengan pasar domestik pada pangan pokok tertentu. Kami meminta Perum Bulog juga dapat berkolaborasi dengan petani melalui sistem kemitraan sehingga petani mendapatkan kepastian pasar dan bila dimungkinkan Perum Bulog juga memberikan pendampingan mulai dari produksi sampai pasca panennya,” ucap Dwita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Ia juga memaparkan, dalam Perpres 66/2021 dikatakan bahwa salah satu kewenangan BPN adalah penetapan harga pembelian. “Kami meminta agar kedepan agar tidak lagi menggunakan harga pembelian pemerintah namun menggunakan harga dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Dimana isinya pada Pasal 63 ayat 1 Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar budidaya pertanian strategis nasional,” ujarnya.

Dikatakannya, data Kementerian Pertanian menunjukkan terdapat defisit cabai dibeberapa daerah, namun di sisi lain harga cabai juga jatuh di beberapa daerah. Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana langkah Perum Bulog dalam mengatasi persoalan ini.

Dalam kesempatan tersebut Dwita mengungkapkan, berdasarkan RDP tanggal 18 Mei 2021, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian segera melunasi utang bayar kepada Perum Bulog sebesar Rp1,279 triliun. Mencakup selisih harga penyelesaian disposal stok tahun 2020, program ketersediaan pangan dan stabilitas harga (KPSH), dan Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) Gula. “Berdasarkan hal tersebut bagaimana kondisi dari utang bayar dari Kementan kepada Perum BULOG,” tutur Dwita menanyakan.

Sebagaimana disampaikan Dwita, Fraksi Partai Gerindra juga menanyakan tentang evaluasi dan alur manajemen stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan oleh Perum Bulog saat ini. Mengingat di masa pemberlakuan PPKM masih membutuhkan stok beras sebanyak 583.371 ribu ton per minggu ke tiga khusus 2021.

Disampaikannya, Fraksi Partai Gerindra meminta Perum Bulog agar menjalankan kebijakan harga dengan lebih cermat agar dapat tercipta tujuan melindungi produsen dari pemerosotan harga pasar yang biasa terjadi disaat panen, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli khususnya di musim paceklik, dan mengendalikan tingkat inflasi melalui stabilitas harga.

Terkait dengan fungsi Perum Bulog untuk melakukan penyimpanan dan perawatan stok serta fungsi distribusi penyebaran stok ke seluruh wilayah Indonesia agar lebih diperbaiki tata kelola dan teknisnya, Fraksi Partai Gerindra meminta Perum Bulog agar mampu menjaga kualitas mutu penyimpanan beras, memperbaiki penataan distribusi keseluruh wilayah Indonesia, mengantisipasi penyimpangan produksi beras dari trend agar stok beras tidak menumpuk dan justru menambah biaya perawatan penyimpanan.

“Dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional yang akan mengatur pangan dari hulu ke hilir, termasuk mengatur harga pangan dan mengatur kebutuhan impor pangan yang selama ini melibatkan tujuh lembaga di dalamnya, mungkinkankah fungsi Bulog dioptimalkan di sini supaya tidak tumpang tindih dan mempermudah birokrasinya. Selain itu Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar Bulog lebih berperan aktif, dan mengusulkan membentuk lembaga dan struktur organisasi dari APBN 2022 yang belum dianggarkan. Kami juga mendorong agar memperkuat sinergitas dengan Badan Pangan Nasional,” pungkasnya. (dep/es)