Jakarta (01/08) – Teknologi digital memberikan dampak yang besar dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta akan menjadi lebih efisien dan produktif. Salah satu produk teknologi digital untuk infrastruktur tersebut, adalah Building Information Modelling (BIM).
Sambutan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibacakan oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, T. Iskandar, pada acara pembukaan Pelatihan Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur dengan Metodologi Building Information Modelling (BIM) di Balai Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM PUPR) Wilayah III Jakarta, Kamis (01/08) menyatakan sesuai dengan Undang Undang Jasa Konstruksi Pasal 5, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi dengan format digital kerap digunakan di linea industri konstruksi di seluruh dunia. Adapun BIM merupakan seperangkat teknologi, proses kebijakan yang seluruh prosesnya berjalan secara terintegrasi dalam sebuah model digital yang kemudian diterjemahkan sebagai gambar tiga dimensi.
Kedepan penerapan BIM tidak hanya pada bangunan gedung negara saja, tetapi diharapkan juga dapat diterapkan di seluruh proyek infrastruktur PUPR.
BIM sebaiknya digunakan dari tahap design sampai dengan konstruksi, karena akan sangat disayangkan bila pemanfaatan BIM tidak maksimal untuk mengurangi waste di fase konstruksi.
Payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR saat ini baru pada bangunan gedung negara dengan luas diatas 2000 m2 dan diatas dua lantai, sebagaimana tertera pada lampiran Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018.
Direktorat BPB, Ditjen Cipta Karya, sendiri sudah mulai menerapkan BIM pada beberapa proyek, antara lain Stadion Manahan di Solo, Pasar Atas di Bukittinggi, Sumatera Barat, serta Stadion dan Aquatic Arena di Papua untuk penyelenggaraan PON 2020. Penerapan BIM itu nantinya dapat dijadikan sebagai contoh bagi Unit Organisasi yang lain.
Penerapan BIM di Kementerian PUPR diakui saat ini masih dalam tahap adopsi yang telah dirintis sejak akhir 2017 lalu. Diharapkan penerapan teknologi tersebut bisa segera masuk ke tahapan berikutnya, yakni digitalisasi, kolaborasi, dan diakhiri di fase integrasi, yang berarti segala sistem pembangunan yang berbasis BIM telah berjalan seperti yang diimpikan.
Hal penting lainnya dalam penerapan teknologi BIM, adalah Satuan Kerja (Satker) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa mendapatkan data digital. Karena itu kolaborasi internal PUPR maupun dengan pihak eksternal merupakan hal sangat penting untuk dijalin.
BPSDM PUPR RI, Lenovo, Vivo, BNI Syariah, Kemenperin RI, KPPPA RI, Mowilex, Inspirational Video, Motivational Video
