Umum  

Pemerintah Indonesia Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

Pemerintah Indonesia Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi
sumber foto: Reuters

Seremonia.id – Pemerintah Indonesia telah meminta perusahaan energi negara Pertamina untuk membatasi penjualan bahan bakar bersubsidi agar tidak meningkatkan tekanan pada subsidi energi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada hari Kamis.

Dilansir dari Reuters, Indonesia telah meningkatkan subsidi energinya tahun ini menjadi 502 triliun rupiah, bertujuan untuk menjaga harga beberapa bahan bakar dan tarif listrik tidak berubah di tengah kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah.

Ini telah membantu menjaga inflasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara relatif rendah, pada 4,94% bulan lalu. Bank sentral juga mengatakan ini memberikan ruang untuk menunda kenaikan suku bunga.

Anggaran subsidi mengasumsikan penjualan solar bersubsidi sepanjang tahun akan mencapai 15,1 kiloliter, dan penjualan bensin bersubsidi sebesar 23,1 kiloliter, tetapi volume penjualan saat ini telah mencapai sekitar level tersebut, kata Isa Rachmatarwata, direktur jenderal anggaran kementerian keuangan.

Baca juga  Tompi Dan Maliq & D'essentials Tampil Di Konser Gsm Real Live "Sound Of Nation"

“Makanya saya minta Pertamina mengontrol (volume penjualan) agar APBN tidak mendapat tekanan tambahan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Pertamina berencana membatasi penjualan BBM bersubsidi dengan membuat konsumen mendaftarkan kendaraan mereka secara digital sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi apakah subsidi telah sampai ke penerima yang dituju, kata Sekretaris Perusahaan unit dagang Pertamina Patra Niaga Irto Ginting kepada Reuters.

Namun, Pertamina masih menunggu aturan pemerintah tentang penjualan dan distribusi BBM, tambah Ginting.

Para ekonom telah mengkritik keputusan pemerintah untuk menaikkan subsidi tahun ini, dengan mengatakan ini akan mengambil uang dari proyek-proyek dengan dampak ekonomi yang lebih besar.

Said Abdullah, ketua komite anggaran parlemen, mengatakan pemerintah dan parlemen akan membahas efektivitas subsidi.

Baca juga  Warga Denpasar Coba Pertalite yang Lebih Ramah Lingkungan

“Jika kita terus mengandalkan APBN tanpa memperbaiki mekanisme subsidi, banyak agenda prioritas pembangunan nasional tidak akan tercapai,” katanya.