Mempertanyakan kesenjangan antara jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir meminta pemerintah serius menangani masalah tersebut. Ia menduga terdapat 50 juta rakyat Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Hal ini disampaikan Anas saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Sosial RI, sekaligus Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2021).
“Disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa sampai hari ini masih ada 214 juta jiwa kepesertaan anggota BPJS. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kira-kira masih ada ruang sekitar 50 juta orang belum masuk sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Jumlah ini tentu sangat besar,” ungkap Anas.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah menjelaskan akar penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Dirinya berharap 50 juta orang yang belum terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan didorong untuk mendaftarkan diri. “Akan lebih baik jika warga miskin turut dilibatkan karena mereka adalah masyarakat yang sangat membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan negara,” tutur Anas seraya meminta pemerintah harus menyusun rencana penyelesaiannya kurun waktu dua tahun ke depan.
Membahas permasalahan sinkronisasi Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), politisi Fraksi PPP ini turut mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan data ganda. Dirinya menerangkan, berdasarkan janji pemerintah, seharusnya masalah data ganda bisa diselesaikan dengan melakukan percepatan penyeragaman data.
“Apakah memang dipelihara ini tidak pernah selesai? Atau seperti apa sebenarnya? Sama sekali tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Ini membuat saya menjadi semakin yakin bahwa memang ini tidak serius untuk diselesaikan,” tegas Anas.
Ia pun memperhatikan masalah tersebut hingga sampai saat ini, masih simpang siur. Oleh karena itu, dirinya ingin pemerintah menunjukan keseriusan dengan segera bertindak sesuai dengan janji yang disampaikan. Hal ini menjadi urgen agar permasalahan data ganda ini tidak berkepanjangan. (ts/es)
