Jakarta, Polhukam – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan peran desa yang banyak berada di perbatasan menjadi sangat vital dan penting.
Jika dulu banyak orang-orang dari desa disebut ndeso atau ketinggalan, kini desa punya posisi yang sangat strategis sekali.
“Peran desa yang kebanyakan ada di perbatasan menjadi sangat vital, sangat penting. Waktu saya masih muda itu kalau kita ketemu teman, kita joke kamu itu ndeso banget. Tapi sekarang terbalik, justru sekarang desa punya peranan yang sangat strategis sekali,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat menjadi narasumber dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 di Ecovention Ocean Ecopark Ancol, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Dijelaskan, saat ini proyeksi perbandingan penduduk sampai dengan 2020 di desa itu 43,3%, sedangkan di kota 56,7%. Akan tetapi, penduduk di kota yang 56,7% itu sebagian juga orang desa yang urban mencari kehidupan di kota, sehingga jumlah sebenarnya orang kota lebih sedikit dengan orang desa.
“Artinya negeri di Indonesia ini sebagian besar orang ndeso yang katanya ketinggalan tadi. Tetapi sekarang orang ndeso itu memegang peranan. Oleh karena itu, mari kita bangga sebagai orang ndeso,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam juga menilai jika Kepala Desa mempunyai posisi yang sangat penting karena dia ujung tombak dari berbagai aktivitas negara. Kepala Desa merupakan penentu dari keberhasilan negara dalam membangun suatu pemerintahan karena mengelola masyarakat yang mayoritas. Oleh karena itu, Kepala Desa sebagai pemerintahan desa dalam pembangunan boleh dikatakan juga sebagai pelopornya, dinamisator yang menggerakkan masyarakat, dan katalisator yang menjaring hal yang negatif.
“Jadi ini menjadi satu pemahaman kita bahwa tidak bisa desa diabaikan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sudah betul sekali membangun dari pinggiran, berarti membangun masyarakat desa itu suatu kebijakan yang sangat tepat. Karena kita selama ini hanya berorientasi bangun ke kota, banyak proyek-proyek yang wah,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Terkait masalah pemilu, mantan Panglima ABRI ini mengatakan bahwa masalah keamanan pemerintah sudah memerintahkan TNI dan Polri. Sedangkan untuk penyelenggaraannya, pemerintah juga bekerja sama dengan Bawaslu serta KPU membuat indeks kerawanan pemilu enam bulan sebelum pelaksanaan acara.
“Kalau keamanan kita titik beratkan pada misi TNI dan Polri, kalau masalah lancar kita serahkan pada penyelenggara pemilu ada KPU, KPUD, Bawaslu dan perangkat-perangkat lainnya. Maka untuk sukses artinya kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar baik, ini tugas kita bersama untuk mencerahkan masyarakat bahwa jangan sampai salah memilih pada pemilu nanti,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam menggambarkan jika mas atau mba mau tamasya menyewa bis, lalu sama-sama milih supir bis, apakah akan memilih supir yang SIM nya itu memang B2 atau milih yang supir bemo lalu menyupir bis? Ini rakyat harus dicerahkan.
“Negara yang besar, diakui dunia, kalau supirnya kualitasnya tidak memadai bagaimana negeri ini ke depan? Aman sudah, lancar sudah, tapi untuk sukses ini kita semua. Saudara-saudara harus menjelaskan ke masyarakat tentang supir yang benar-benar mampu membawa Indonesia untuk lima tahun ke depan lebih cerah, berhasil, sukses lagi,” kata Menko Polhukam Wiranto.
Selain itu, Menko Polhukam juga menegaskan peran pemerintah dan pemerintah daerah pada pemilu 2019 yakni wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menko menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di desa sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pemilu 2019. Pemda juga harus turut serta menyukseskan pemilu dengan mendorong partisipasi masyarakat desa untuk menggunakan hak pilihnya.
“Jalin sinergitas dengan TNI/Polri dan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk mensukseskan pemilu dan fasilitasi proses penyelesaian permasalahan terkait pemilu di tingkat desa,” kata Menko Polhukam Wiranto.
